“Melesi” sebagai Embrio Pembentukan Asuransi Kesehatan Desa

Kesehatan masyarakat adalah hal penting dalam konteks kesejahteraan dan keadilan karena kesehatan dipandang sebagai hak. Kondisi kemiskinan dan kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan serta biaya kesehatan yang mahal telah menjadi permasalahan yang kompleks yang seringkali dialami masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang murah, adil dan bermutu dan menjamin kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Untuk … Read more “Melesi” sebagai Embrio Pembentukan Asuransi Kesehatan Desa

Domain Website Gratis Dari Kominfo Menuju “Indonesia Go Online”

Program 1 juta nama domain merupakan salah satu program unggulan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga salah satu bagian dari program utama Dirjen APTIKA (Direktorat Jendral Aplikasi Informatika).  Tujuan dari program 1 juta domain adalah untuk meningkatkan konten-konten positif dan produktif di Internet. Dengan menggunakan server di dalam negeri dan domain .id … Read more Domain Website Gratis Dari Kominfo Menuju “Indonesia Go Online”

“Desa” Menurut Budiman Sudjatmiko

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kita. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Negara Republik Indonesia … Read more “Desa” Menurut Budiman Sudjatmiko

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 11 : Catatan Kaki dan Referensi

Catatan Kaki Tentang perkataan “di lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri”, ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan “mengatur rumah tangga daerahnja” dalam fatsal 2. Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie wetgeving jang dulu, dengan mempunjai harta benda dan penghatsilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaya sukar … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 11 : Catatan Kaki dan Referensi

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 10 : Pengaturan Lebih Lanjut

UU Desa bukan saja mengakui semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang tidak bertentangan tetap berlaku, tetapi juga mendorong agar semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibaca dari Pasal 120 ayat (1) dan 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 10 : Pengaturan Lebih Lanjut

Banner IDwebhost