Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 11 : Catatan Kaki dan Referensi

Catatan Kaki Tentang perkataan “di lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri”, ini tambahan diadakan berhubung dengan perkataan “mengatur rumah tangga daerahnja” dalam fatsal 2. Ketika kita merundingkan ini, kita menggambarkan daerah tersebut, tersusun menurut faham decentralisatie wetgeving jang dulu, dengan mempunjai harta benda dan penghatsilan sendiri (eigen middelen). Dengan kefahaman itu nistjaya sukar … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 11 : Catatan Kaki dan Referensi

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 10 : Pengaturan Lebih Lanjut

UU Desa bukan saja mengakui semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang tidak bertentangan tetap berlaku, tetapi juga mendorong agar semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibaca dari Pasal 120 ayat (1) dan 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 10 : Pengaturan Lebih Lanjut

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 9 : Ketentuan Peralihan Dan Penutup

Sesuai konsepsi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Penutup dibuat hanya jika dibutuhkan. Ia memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Tujuannya adalah : Menghindari terjadinya kekosongan hukum; Memberikan kepastian hukum; Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 9 : Ketentuan Peralihan Dan Penutup

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 8 : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

Dalam suatu RUU, secara normatif harus tercantum tiga landasan atau pijakan yang termuat dalam konsiderans, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Adapun bagian konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:   Menimbang : Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 8 : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 7 : Dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke Klaster

Lazimnya, jika Rancangan Undang Undang (RUU) diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka yang menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) adalah Pemerintah. Sebaliknya jika RUU diusulkan oleh Pemerintah, yang membuat DIM adalah DPR. RUU tentang Desa adalah usul inisiatif Pemerintah. Kajian yang dilakukan Pusat Studi Hukum Indonesia (PSHK) menemukan tiga alasan mengapa DIM yang sebetulnya hanya … Read more Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 7 : Dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke Klaster

Banner IDwebhost