Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penanggulangan Bencana – Rancangan 1

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penanggulangan Bencana – Rancangan 1

Pelaku penanggulangan bencana yang ideal adalah setiap orang yang memiliki profesionalitas (pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap/perilaku), sehingga kinerjanya berkualitas dan akuntabel. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja, dan oleh sebab itu program pengembangan SDM berbasis kompetensi pada Sektor Penanggulangan Bencana menjadi penting. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan waktu yang panjang mengingat di Indonesia, bahkan di negara lain, belum ada Standar Kompetensi Kerja pada Sektor Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Indonesia cq. BNPB telah mulai mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Sektor Penanggulangan Bencana (SKKNI PB), dengan acuan:

 

  1. Keputusan Kepala BNPB Nomor 84-A Tahun 2012 tanggal tentang Pembentukan Komite SKKNI PB,
  2. Keputusan Sekretaris Utama BNPB/Ketua Komite SKKNI-PB Nomor 103-A Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Perumus SKKNI PB,
  3. Keputusan Sekretaris Utama BNPB/Ketua Komite SKKNI PB Nomor 240 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi SKKNI PB.
    Yang telah dilakukan:

    • April-Agustus 2012
      Membuat peta fungsi Sektor Penanggulangan Bencana, mengidentifikasi serta menterjemahkan 54 (lima puluh empat) unit standar kompetensi yang diadopsi dari Australia.
    • 19-23 November 2012
      Melakukan Verifikasi terhadap Rancangan-0 SKKNI-PB, yang menghasilkan Rancangan-1 SKKNI-PB. Proses Verifikasi dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) undangan dan para pakar yang berpengalaman di bidangnya, yang dipimpin oleh Verifikator yang berlisensi.
    • Mengirimkan laporan kegiatan SKKNI-PB kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Nakertrans.
Another Lost Stories :  Download : Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Rumah Sakit

Yang akan dilakukan pada tahun 2013:

  1. Pra-Konvensi, untuk mendapatkan kesepakatan/persetujuan dari Komite SKKNI PB terhadap Rancangan-1 SKKNI PB. Hasilnya adalah Rancangan-2 SKKNI PB.
  2. Konvensi, untuk memfinalisasi Rancangan-2 SKKNI PB, menjadi Rancangan 3 Final.
  3. Membentuk Komite SKKNI-PB, kelanjutan dari Komite yang akan berakhir pada
    Desember 2012.

 

Setelah melalui Konvensi, SKKNI PB akan disahkan oleh Menteri Nakertrans (Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), menyiapkan pendirian Asosiasi Kebencanaan Indonesia dan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tipe II (semi-pemerintah) yang regulasinya berada dibawah kendali Pemerintah/BNPB.

Setelah LSP terbentuk, banyak kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: penyusunan standar kompetensi kerja jabatan/profesi/occupation, penyusunan modul, penyelenggaraan training, rekrutmen Assessor, sosialisasi, uji kompetensi, sertifikasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pengembangan SKKNI PB akan dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk penyusunan SKKNI PB pada fase Pra-Bencana dan Pasca-Bencana.

Untuk memudah kan pemahaman, terlampir Alur Pikir Kompetensi Kerja dalam rangka peningkatan kompetensi SDM/organisasi penanggulangan bencana.

Dengan SKKNI PB, standar mutu/kualitas profesi dapat ditingkatkan, terukur dan diakui oleh semua pihak.

Jakarta, 28 November 2012

Sekretaris Utama
Selaku Ketua Komite SKKNI PB

Fatchul Hadi


Silahkan unduh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penanggulangan Bencana – Rancangan 1 di bawah ini.

Another Lost Stories :  Lembar Fakta SDGs #9 di Indonesia : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

 



Please Leave Your Appreciation