Refleksi Pembangunan Kesehatan Desa Di Tahun 2017

Saat ini, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan 58 tahun yang lalu. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular di Indonesia cukup signifikan. Jika dulu penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, ISPA, TBC, dan penyakit infeksi lainnya mendominasi jenis penyakit di Indonesia, saat ini penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker dan gagal ginjal menjadi permasalahan kesehatan utama di Indonesia.

Hal lain yang berbeda dari 58 tahun yang lalu adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dulu masyarakat menanggung sendiri biaya untuk berobat (fee for service), maka mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan program JKN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan nasional yang sifatnya wajib berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Harus diakui, program JKN sejak didirikan tahun 2014 telah memberikan manfaat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Selama tahun 2014-2016, sebanyak 168 triliun Rupiah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk biaya pelayanan kesehatan dengan 416,8 juta pemanfaatan program JKN-KIS ini.

Hasil survey Myriad Research Comitted sungguh istimewa. Hasil itu menunjukkan indeks kepuasan peserta BPJS mencapai angka 81%. Ini melampaui target pemerintah yang hanya 75%. Namun, yang menjadi “trending topic” saat ini adalah defisit BPJS yang terus membengkak dari tahun ke tahun, keluhan care provider yang tak kunjung reda serta keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan BPJS.

Timbul pertanyaaan, apakah kepuasaan pasien bisa menjadi tolak ukur menilai layanan kesehatan?

Laporan Indeks Daya Saing yang dilansir oleh World Economic Forum (WEF) 2017-2018 menunjukkan, bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia dalam kondisi yang mencemaskan, yaitu berada pada posisi ke-94 dari 137 negara. Level kesehatan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapore (3), Malaysia (30), Vietnam (67), dan Thailand (90).

Posisi ini memang meningkat enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya 2016-2017 (100), namun sempat anjlok 20 peringkat dari tahun 2015-2016 (80). Data ini menunjukkan bahwa negara ASEAN lain telah melakukan investasi pembangunan manusia secara tepat, sedangkan kita masih belum menemukan “formula” yang tepat.

Pembangunan manusia adalah investasi terpenting dari suatu negara. Sejarah membuktikan, sumber daya manusia adalah kunci dari keberhasilan negara dalam membangun masa depannya dan bukan sumber daya alam. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi saat ini menjadi negara maju dan memiliki indeks daya saing yang lebih baik dari Indonesia.

Another Lost Stories :  Perjuangan Panjang Republik Kopi

Keliru apabila melihat bidang kesehatan sebatas pada layanan kesehatan semata. Kesehatan jelas berkaitan erat dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Akankah sistem kebijakan kesehatan Indonesia mengalami kemunduran dari tahun ke tahun?

Semua tergantung dari pemerintah. Apabila pada saat zaman pemerintahan Soekarno saja paham mengenai kondisi ini, sehingga beliau sendiri yang turun tangan dalam menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia, bagaimana dengan sekarang?

Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Meski ini aturan untuk dapat mencairkan dana Desa, namun perlu kita ketahui bersama bahwa 10 persen dari Total APBN adalah untuk dialokasikan atau dikembalikan ke Desa adalah hak yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewajiban-kewajiban yang membebani Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semenjak Indonesia Merdeka, penggunaan Dana APBN hanya diketahui dan dapat diakses oleh para elite negara, sekaligus dosa-dosanya dalam memperdaya masyarakat dan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Sepertinya Kementerian Kesehatan juga mencermatinya agar program yang dijalankan searah sejalan dan sesuai dengan kepentingan Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan program-programnya yang seharusnya dapat gratis, karena masyarakat diarahkan untuk menggunakan Dana Desa. Namun karena ini bentuknya bukan penugasan, semestinyalah Kementerian bidang Kesehatan ini memberikan acuan sesuai kepentingannya. Pada saatnya nanti kementerian-kementerian yang lainpun pasti akan latah mengikuti langkah Kementerian Kesehatan ini.

Kesehatan adalah bentuk layanan sosial dasar, sungguh memalukan jika ada dana Desa namun penduduk Desa atau warga Desa justru sakit-sakitan dan tidak pernah sehat. Memang kepentingan kesehatan belum selesai di tingkat Desa yang tertinggal dan Desa miskin. Namun perlu kita pahami juga bahwa warga Desa menjadi miskin atau kaya adalah usahanya sendiri, tidak semata-mata karena perbuatan Pemerintah Desa. Namun apabila penduduk Desa dan warga masyarakat semua sakit-sakitan dan tidak sehat, bukankah menjadi tanggung pemerintah semuanya, bukan hanya pemerintah Desa. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berusaha mengkompilasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 dari Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Air Bersih Berskala Desa
    • Air Bersih
    • Fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM)
    • Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk air bersih
  2. Sanitasi Lingkungan
    • Sanitasi yang layak kesehatan
    • Pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sarana cuci tangan
    • Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga serta yang berbasis masyarakat
    • Sanitasi berbasis masyarakat (mis: sanitasi pasar Desa, menghilangkan genangan air, dsb.)
    • Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk sanitasi seperti septic tank terapung
  3. Bantuan Insentif Kader Kesehatan / UKBM
    • Honor / insentif / reward kader
    • Honor kader kesehatan
    • Pendampingan oleh kader kepada perempuan usia 30 – 59 mendapatkan pelayanan skrining sadanis dan IVA di Puskesmas
    • Honor instruktur senam di Desa
  4. Transport Kader Kesehatan
    • Transport Kader dalam pelaksanaan UKBM
    • Transportasi petugas/kader ke Pos Lansia/Posbindu
    • Pendampingan pelaksanaan kunjungan rumah
    • Transport pendampingan masyarakat yang ditemukan beresiko dan berpenyakit PTM (Penyakit Tidak Menular), Pendamping IVA
    • Pendampingan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi.
  5. Perawatan dan/atau Pendampingan Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusui
    • Pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui oleh kader
    • Pendampingan pendataan oleh kader terhadap bumil dan balita
    • Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi oleh kader
  6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah
    • Pemantauan pertumbuhan balita oleh kader dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bayi, balita dan anak
    • Kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan balita
    • Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pembinaan UKBM (Poskedes/Polindes, Posbindu, Posyandu, dan pos kesehatan lainnya)
    • Pembinaan pengelolaan dan pembinaan UKBM
    • Penyediaan sarpras (sarana prasarana)
    • Penyediaan media KIE
    • Operasional UKBM,
  7. Pengadaan Posbindu kit dan bahan habisa pakai posbindu kit untuk warga Desa
    • Penyediaan PMT bagi lansia di posyandu lansia/posbindu
    • Pengembangan kegiatan promotif dan preventif di posyandu lansia/posbindu
  8. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
    • Penyelenggaraan dan Pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Germas
    • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
    • Pertemuan kader kesehatan
    • Penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh Desa
    • Menjadikan rumah ibadah sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok)
    • Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara benar melalui Gema Cermat
    • Edukasi kesehatan terkait pencegahan dan deteksi dini
    • Gerakan makan sayur, buah dan ikan
    • Gerakan olahraga bersama
    • Pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman obat keluarga (TOGA) dan irigasi Desa untuk mengurangi genangan air serta peningkatan gizi
    • Taman stimulasi anak dan lansia
    • Lapangan olahraga
  9. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat (Peningkatan PHBS) guna mencegah Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS, Tuberkulosis, Hipertensi, Diabets Mellitus dan Gangguan Jiwa
    • Peningkatan PHBS
    • Pemantauan kepatuhan minum obat (TTD, obat TB, obat HIV, obat Malaria, dll) oleh kader
    • Promosi/Penyuluhan dan penyediaan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
    • Operasional kegiatan Desa wisma/kunjungan rumah
    • Aktivitas Kreatif yang sehat bagi remaja, pemuda dan kelompok seksual aktif
Another Lost Stories :  Suture Technique Video : Vertical Mattress Suture

Demikian prioritas penggunaan dana Desa untuk bidang kesehatan, yang tentunya dapat dilakukan melalui mekanisme pembuatan keputusan prioritas dana Desa yang sudah ditentukan.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tidak langsung bidang kesehatan, sedangkan Keputusan Bupati mengatur tentang penyerahan urusan langsung bidang kesehatan ke desa, digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan langsung bidang kesehatan.

Penggunaan dana desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sejalan dalam penggunaannya, dan sumber dana ini membantu desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi ada yang berbeda dalam hal penggunaannya. Penggunaan dana desa APBN lebih ketat aturannya dan setiap tahun berubah prioritasnya. Pada tahun 2015 penggunaan dana desa APBN cenderung untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk tahun 2016 cenderung ke pembangunan ekonomi yaitu dalam hal penguatan BUM desa. Untuk penggunaan dana desa APBD lebih eksibel, kegiatan tergantung dari usulan masyarakat, hanya tidak boleh lepas dari koridor empat pilar pembangunan Kabupaten Malinau yaitu pemerintahan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Kemajemukan masyarakat yang tinggi menyebabkan kompleksitas permasalahan juga tinggi. Kondisi ini membutuhkan dana yang lebih tinggi untuk melaksanakan pembangunan.

Another Lost Stories :  Hak Dan Kewajiban Desa

Lalu, akankah dan kapankah Desa menjadi sehat secara mandiri dan berdaulat?

 

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..