Perspektif Kesehatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Indonesia

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, maka dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Menurut Blum (1974), bahwa derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan adalah keadaan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan perilaku masyarakat yang merugikan, baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi maupun teknologi (Departemen Kesehatan RI, 2004). Hasil interaksi berbagai faktor yang ada, baik faktor internal (dari dalam diri manusia) maupun faktor eksternal (di luar diri manusia) yang saling berinteraksi sehingga tergambar dalam derajat kesehatan masyarakat.

Permasalahan umum yang selalu terlihat pada setiap komunitas Desa maupun komunitas kota sehubungan dengan kesehatan, adalah perubahan dan penambahan pengetahuan kesehatan serta perubahan perilaku kesehatan yang merupakan tindakan dan harus selalu dilakukan. Suatu komunitas terutama komunitas Desa yang makin tradisional dan rendah derajat pendidikannya, serta tertutup dari informasi-informasi umum akan makin lambat mengalami proses-proses pemahaman, penerimaan dan adopsi informasi pengetahuan, nilai dan praktek kesehatan baru dalam menanggulangi permasalahan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan komunitas yang bersangkutan.

Mendampingi masalah umum tersebut adalah masalah-masalah khusus yang ada pada masyarakat Desa yang dapat menghambat pencegahan dan peningkatan kesehatan dalam bentuk budaya, sosial, psikis, kemiskinan dan persoalan ekologis, khususnya hubungan ekonomi penduduk dengan sumber daya yang terbatas. Masalah-masalah ini, dengan kata lain menyebabkan upaya-upaya program kesehatan tidak selalu berjalan lancar dan tersendat-sendat, bahkan ada yang kurang berhasil atau bahkan gagal sama sekali.

Konsep pembangunan kesehatan di Desa yang selama ini diterapkan bias dengan melalui cara pandang kota, karena menggunakan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat di kota, yang juga diukur berdasarkan indikator-indikator kemajuan masyarakat kota. Sosial budaya masyarakat Desa tidak dipandang khas, namun direndahkan atau dianggap belum sempurna, berdasarkan ukuran relatif sosial budaya masyarakat kota. Timbulnya konsep pembangunan kesehatan masyarakat dengan berbasiskan kepada Desa membutuhkan perubahan paradigma pembangunan itu sendiri, yaitu dengan meninggalkan pembangunan Desa dengan cara pandang kota, karena tidak akan pernah melihat Desa sebagai entitas sosial ekonomi dan budaya yang khas. Desa harus didekati dan disentuh dengan pendekatan yang spesifik agar seluruh potensinya dapat tergali dan dikembangkan dengan optimal. Foster (1978) menyatakan, bahwa program-program kesehatan di negara-negara berkembang akan dapat berhasil kalau dalam perencanaan dan pelaksanaan diperhitungkan dengan seksama karakteristik-karakteristik sosial, budaya dan psikologis dari kelompok sosial yang menjadi sasaran program.

Another Lost Stories :  Menggugat Gelar Baru Setara Dokter Spesialis

Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun di samping itu, setiap orang juga tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan. Maka pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakannya, yang meliputi tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pada dasawarsa 1970an hingga 1980an, pemerintah telah berhasil menggalang peran aktif dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui gerakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pada saat itu, seluruh sektor pemerintahan yang terkait, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan (stakeholders) lain, bahu-membahu menggerakkan, memfasilitasi, dan membantu masyarakat di Desa dan kelurahan untuk membangun kesehatan mereka sendiri. Akan tetapi, akibat terjadinya krisis ekonomi dan faktor-faktor lain, gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu berangsur-angsur melemah. Namun demikian, semangat masyarakat tampaknya tidak hilang sama sekali. Sisa-sisa semangat itu tercermin dari masih bertahannya organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa/Kelurahan, masih hidupnya gerakan kelompok Dasawisma, dan masih berkembangnya sejumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di banyak Desa serta kelurahan. Walaupun harus menghadapi berbagai kendala, Tim Penggerak PKK masih tetap berjuang menghidupkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa dan kelurahan, sehingga saat ini 84,3% Desa dan kelurahan memiliki Posyandu aktif.

Another Lost Stories :  Kisah Divestasi Saham Freeport Indonesia : Jilid 1 | #simalakama

Masa kejayaan PKMD itu hendak diulang dan dibangkitkan kembali melalui gerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006. Yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Secara Nasional cakupan Desa/kelurahan siaga aktif mengalami peningkatan dari 16% (2010) menjadi 32,3% (2011), 65,3% (2012), dan 67,1% (2013). Target tahun 2014 adalah 70%, sehingga dengan demikian pencapaian tahun 2013 dalam hal ini sudah mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian, banyak dari antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga yang sesungguhnya, yang disebut sebagai Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan dan pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan suatu proses.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dirasa perlu untuk melaksanakan revitalisasi terhadap program pengembangan Desa Siaga guna mengakselerasi pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% Desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian Desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa, dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif.Dengan demikian, target SPM harus dimaknai sebagai tercapainya 80% Desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang :

  1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.
  2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Another Lost Stories :  Permasalahan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia dan Global

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Salah satu dari antara sejumlah urusan wajib tersebut adalah penanganan bidang kesehatan. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan di wilayahnya, agar target cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat dicapai.

Berperan aktif bukan berarti bekerja sendiri seperti yang terjadi selama ini. Telah waktunya untuk ego sektor dan ego program dibumihanguskan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai sektor yang bertanggungjawab terhadap bidang kesehatan dapat kiranya membuka diri dengan berbagai kalangan, termasuk juga kalangan akademisi untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam rangka akselerasi Program Kesehatan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagai wujud aksi dari Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi/Kabupaten.

Ada beberapa kajian kritis yang harus dianalisis secara cermat oleh pemangku kebijakan berdasarkan fakta dan realita yang terjadi dalam program kesehatan, yaitu :

  • Setiap usaha inovasi program kesehatan untuk perubahan perilaku, terutama dalam pelayanan kesehatan akan berhadapan dengan serangkaian masalah-masalah sosial budaya.
  • Masalah tidak hanya bersumber pada Sosial dan Budaya Masyarakat pengguna pelayanan kesehatan tetapi juga bersumber pada Sosial Budaya Birokrasi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.
  • Kebijakan program Kesehatan secara substansial hanya menyentuh institusi Pelayanan Kesehatan terdepan dan kebijakan yang ada belum/tidak sampai kepada Rumah Tangga sebagai Sasaran Perubahan Perilaku.
  • Program lintas sektor hanya terpadu dalam komitmen, tetapi berbeda bahkan cenderung bertentangan dalam pelaksanaan.

Lalu bagaimana dengan saat ini pasca lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Menurut saya, pembangunan kesehatan di Desa masih minim untuk melangkah maju meskipun kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting, jika tidak mau disebut “stagnan” atau “mundur”.

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..