Menolak Relaksasi PSBB

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan potensi gelombang kedua virus corona seiring dengan pelonggaran karantina untuk memulihkan perekonomian. Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa beberapa negara telah mengkonfirmasi kasus baru Covid-19 usai melonggarkan lockdown.

Korea Selatan melonggarkan karantina setelah kebijakan tersebut terbukti mengurangi jumlah kasus dan nyaris menghentikan penularan lokal. Namun, Presiden Korea Selatan Mon Jae pada Selasa (12/5) lalu mempertimbangkan untuk kembali menerapkan karantina setelah kemunculan klaster baru Covid-19.

Korea Selatan memulai pembatasan sejak awal Maret dan dilonggarkan pada 6 Mei lalu. Menurut laman statistik Worldometers, virus corona telah menginfeksi 10.962 orang di negara tersebut dengan penambahan 26 kasus baru pada Rabu (13/5).

Sedangkan Tiongkok, dua wilayah yakni Wuhan dan Shulan juga telah memberlakukan kembali karantina sejak Senin lalu. Tiongkok menerapkan lockdown pada 23 Januari dan melonggarkannya pada 8 April lalu. Sebanyak 82.926 orang di negara tersebut telah terinfeksi Covid-19, dengan tambahan tujuh kasus baru pada kabar terakhir.

Jerman, yang melonggarkan lockdown pada 4 Mei lalu, dalam dua hari terakhir mendapati peningkatan angka reproduksi kasus virus coronanya hingga melebihi satu. Itu artinya, satu orang terinfeksi virus corona dapat menularkan ke lebih dari satu orang. Padahal, lockdown Jerman yang dimulai pada 23 Maret behasil menekan angka reproduksi Covid-19 menjadi 0,65 dengan didorong oleh pengujian masif. Virus corona telah menginfeksi 173.171 orang di negara tersebut, tanpa adanya tambahan kasus baru hari ini.

Tedros menambahkan, ketiga negara tersebut juga telah memperluas pengujian cepat dan pelacakan kontak untuk mengantisipasi datangnya gelombang kedua infeksi Covid-19. Ia pun mengimbau negara-negara lain yang berencana membuka kembali bisnisnya, agar lebih berhati-hati dalam mengatur kebijakan pembatasan. Menurut Tedros, sebelum negara-negara di seluruh dunia melonggarkan karantina, pandemi virus corona harus dipastikan dalam kondisi terkendali terlebih dahulu, dalam artian sistem kesehatan global telah mampu mengatasi potensi kebangkitan virus corona.

Sejalan dengan Tedros, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO Dr. Mike Ryan meminta negara-negara lain untuk meningkatkan kewaspadaan dengan meniru inisiatif ketiga negara tadi dalam menyikapi kedatangan baru kasus Covid-19.

“Sangat penting bagi kami untuk mengangkat contoh negara-negara yang bersedia untuk membuka mata mereka,” katanya, mengutip New York Times. Mike juga memberikan imbauan kepada negara-negara lain yang rentan untuk segera meningkatkan infrastruktur pengawasan kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat.

Another Lost Stories :  Review : Swiss Belhotel Ambon

“Agar setidaknya memiliki kesempatan untuk menghindari gelombang kedua yang lebih besar nanti,” terang Mike.

Risiko Indonesia ketakutan akan gelombang kedua virus corona juga menimpa di Indonesia, setelah pemerintah berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) yang hingga saat ini tengah diberlakukan di empat provinsi dan 72 Kabupaten/Kota.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, relaksasi PSBB diperlukan agar perekonomian tetap berjalan. Ia menilai, ketatnya kebijakan PSBB di sejumlah wilayah selama ini membuat masyarakat kesulitan mencari nafkah. “Orang mau bergerak ke sana tidak bisa, mau mencari uang tidak bisa, mau ini tidak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya,” kata Mahfud, dalam rilisnya pada Senin (4/5) lalu. Presiden Joko Widodo pun menyinggung kembali wacana relaksasi PSBB saat memimpin rapat kabinet pada Selasa (12/5) lalu. Kala itu, ia meminta agar rencana tersebut dipertimbangkan secara cermat dan tidak tergesa-gesa, didasarkan pada data-data di lapangan. “Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” katanya.

Rencana relaksasi PSBB mengemuka ke publik setelah sejumlah pejabat pemerintah pusat mengklaim terjadinya tren penurunan kasus COVID-19. Pada Jumat (8/5), Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa angka kasus COVID-19 mengalami penurunan meski tidak drastis.

“Per 7 Mei, ada kecenderungan angka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan,” ujar Muhadjir Effendy.

Sementara, pada Senin, (4/5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan laju kasus infeksi COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan sampai 11 persen. Dengan demikian, Doni mengungkapkan, pemerintah berencana mengizinkan warga berumur di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja.

Wacana simulasi pelonggaran diutarakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam konferensi pers pada Selasa (12/05). Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan gugus tugas untuk menyiapkan pelonggaran.

Another Lost Stories :  Tour of Duty : Hari Keempat Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Namun, terus terang saya meragukan klaim pemerintah tersebut penurunan kasus virus corona. Bagi saya klaim itu tidak berbasis data epidemiologi yang memadai karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki kurva epidemi COVID-19 yang dapat menentukan sumber dan waktu terjadinya penularan serta puncak dan akhir pandemi. Tanpa acuan data epidemiologis yang valid, saya menilai relaksasi PSBB tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan prinsip epidemiologi, indikator keberhasilan penanggulangan pandemi ditentukan oleh penurunan jumlah kasus baru secara konsisten. Sementara itu, Indonesia belum ada tanda-tanda mengalami tren penurunan kasus COVID-19. Dan saya memperkirakan Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah kasus seiring dengan peningkatan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang akan dilakukan pemerintah.

Hemat saya, pengambilan kebijakan relaksasi PSBB harus terlebih dulu memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria berbasis indikator epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan kesiapan pelayanan kesehatan. Namun, sejauh ini Indonesia belum mampu memenuhi satupun kriteria tersebut.

Syarat 1 Relaksasi PSBB Berdasarkan Indikator Epidemiologi

Kriteria pertama mensyaratkan penurunan tiga indikator epidemiologis secara konsisten selama dua pekan berturut-turut. Tiga indikator dalam kriteria pertama ini di antaranya: penurunan jumlah kasus, penurunan angka pasien dalam pengawasan (PDP), dan penurunan angka kematian akibat COVID-19.
Masalahnya, dalam dua minggu terakhir laju penambahan kasus positif COVID-19 masih fluktuatif. Pada pekan pertama Mei, jumlah kasus positif yang dilaporkan pemerintah mencapai 2.658 kasus. Pada pekan kedua Mei, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat menjadi 3.230 kasus.

Tren angka kematian pasien positif COVID-19 juga masih fluktuatif selama dua pekan terakhir. Pada pekan pertama Mei, terdapat 138 pasien positif meninggal. Sedangkan pada pekan kedua Mei, terdapat 146 angka kematian. Angka tersebut belum termasuk data kematian pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pengawasan (ODP).

Syarat 2 Relaksasi PSBB Berdasarkan Indikator Kesehatan Masyarakat

Sementara kriteria kedua berbasis pada indikator kesehatan masyarakt yang mencakup kapasitas penapisan massal lewat metode tes usap PCR serta pelacakan riwayat kontak pasien COVID-19 yang agresif.

Indikator lainnya, terjadi perubahan perilaku masyarakat yakni meningkatnya kesadaran menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

Another Lost Stories :  Desain Pekerjaan

Sejauh ini pemerintah belum mampu memenuhi target tes usap PCR sebanyak 10.000 tes per hari. Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan melalui metode tes usap PCR tertinggi berlangsung pada 10 Mei dengan 7.386 pemeriksaan spesimen.

Peningkatan kapasitas tes terganjal sejumlah masalah. Pertama, masalah manajemen distribusi logistik peralatan tes yang berdampak pada kelangkaan reagen di sejumlah daerah. Akibatnya, pemeriksaan COVID-19 di sejumlah daerah menurun dan membuat penemuan kasus baru tertunda.

Kedua, adalah antrean dan lamanya waktu tunggu hasil diagnosa tes yang bervariasi di setiap daerah. Keterlambatan pemeriksaan hasil tes usap PCR membuat tanggal pelaporan kasus atau tanggal keluarnya hasil tes usap PCR tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat laju pertumbuhan kasus per hari. Antrean pemeriksaan menyebabkan kasus positif yang baru diumumkan bisa jadi merupakan hasil pemeriksaan spesimen yang dilakukan 1 sampai 2 minggu yang lalu.

Menurut data yang dihimpun Worldometer, rasio tes COVID-19 di Indonesia juga masih tergolong rendah. Sampai hari ini, Indonesia baru melakukan 654 tes per 1 juta penduduk. Rasio itu lebih rendah dari sejumlah negara Asia lain seperti Bangladesh, Malaysia, Filipina, dan Kamboja.

Syarat 3 Relaksasi PSBB Berdasarkan Indikator Kesiapan Layanan Kesehatan

Sementara kriteria ketiga terkait dengan kesiapan pelayanan kesehatan. Kesiapan ini diukur dari ketersedian alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit swasta, dan pemerintah, ketersediaan dokter, ruang perawatan intensif (ICU), dan ketersediaan ventilator.

Terkait kriteria ketiga ini, ketersediaan peralatan kesehatan belum merata. Selain itu jumlah rasio ketersediaan ruang perawatan intensif (ICU) di rumah sakit di Indonesia masih tergolong rendah.

Berdasarkan penelitian bertajuk “Critical Care Bed Capacity in Asian Countries and Regions” yang diterbitkan di jurnal Critical Care Medicine, Indonesia hanya memiliki kurang dari tiga tempat tidur ICU per 100 ribu penduduk. Angka itu lebih rendah dari negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Jadi kesimpulannya, saya menolak dilakukan reklaksasi PSBB pada saat ini. Semoga bermanfaat ..

*disarikan dari berbagai sumber

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..

Banner IDwebhost