Evaluasi Kebijakan Dana Desa Sebagai Penunjang Pembangunan Desa Dalam Mencapai Kesejahteraan Desa

Isu-isu seputar perencanaan wilayah perdesaan sangatlah khas. Isu tersebut antara lain mengenai masalah kesenjangan, kemiskinan, dan terbatasnya infrastruktur dasar. Hal inilah yang mendorong melesatnya tingkat urbanisasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan pembangunan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan perdesaan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, Program GSC (Generasi Sehat Cerdas), Alokasi Dana Desa, dan yang baru-baru ini ditetapkan, yaitu terkait kebijakan Dana Desa. Disinyalir, penetapan kebijakan Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Rumah tangga miskin di perdesaan berkaitan dengan tingkat kemampuan untuk mengakses fasilitas dan infrastruktur di antaranya sebanyak 69% masih belum memiliki akses air bersih, 56% belum memiliki MCK yang memenuhi standar kesehatan, 49% tinggal di desa yang tidak memiliki akses terhadap telefon/alat komunikasi, dan 47% di antaranya tinggal di desa yang akses jalannya belum beraspal. Di sisi lain, tingkat pendidikan di desa masih terbilang rendah. Rata-rata lama sekolah masih sangat pendek. Berikut data yang menggambarkan kondisi pendidikan desa dibandingkan dengan kota.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa, pembangunan desa dapat dijalankan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, terdapat pihak yang kontra terhadap kebijakan Dana Desa.

Another Lost Stories :  Ulumul Qur'an (Kajian Sejarah Dan Perkembangannya) - Bagian 3 : Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ulumul Qur'an

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah perdesaan dianggap belum mampu mengemban amanah pembangunan desa secara mandiri. Dikhawatirkan apabila penggunaan Dana Desa tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Realitas yang terjadi pada implementasi konsep desentralisasi justru menjadi bayangan kelam penerapan kebijakan Dana Desa yang dikhawatirkan akan menjadi ajang penyelewengan dana APBN. Terlepas dari itu semua, penetapan kebijakan Dana Desa tidak lain adalah untuk menanggapi isu terhambatnya pembangunan desa dilihat dari pendanaan pembangunannya. Fakta-fakta pendukung yaitu 63% penduduk miskin terpusat di wilayah perdesaan dan kurangnya akses mereka terhadap kebutuhan akan infrastruktur dasar sebagaimana data kuantitatifnya telah disebutkan sebelumnya. Berangkat dari isu dan fakta ini, terumuskanlah tujuan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari tujuan tersebut, muncullah approach to problem berupa kebijakan Dana Desa. Penetapan kebijakan ini tentu berdasarkan berbagai macam teknik perumusan kebijakan yang bersumber dari fundamental theory berupa teori-teori yang berkaitan dengan isu.

Penyaluran Dana Desa (DD) sangat besar, yaitu dialokasikan sebanyak 10% dari APBN sedangkan unsur utama sumber pendapatan negara yang dituangkan dalam APBN berasal dari pajak, yakni kurang lebih sebesar 70% APBN Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus efektif dan efisien dalam mencapai utilitas paling optimal.

Another Lost Stories :  Download: Buku Desa 9 "Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan"

Sayangnya, telah terjadi beberapa hambatan sepanjang implementasi kebijakan Dana Desa ini. Hambatan yang terjadi dalam penyaluran Dana Desa pada tingkat pemerintah desa yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Desa berupa RPJM Desa, RKP Desa, dan Peraturan Desa. Salah satu contoh kasusnya, terdapat 281 desa dari total 444 desa di Kalimantan Utara belum membuat RPJM Desa sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di setiap tahunnya sangat difokuskan pada pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana serta energi. Pembangunan fisik berimplikasi kepada penyusunan rencana proyek beserta anggarannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kompentensi dalam perumusan penyelenggaraan proyek agar pembiayaan dan tujuannya dapat mencapai efektivitas yang paling tinggi.

Menurut keterangan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Anwar Sanusi pada tahun 2015, dari 74.093 desa, hanya terdapat 5 desa saja yang kepala desanya memiliki ijazah S3. Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia akan mengadakan pelatihan Grand Master untuk kepala desa.

Selain itu, untuk mengawal keberjalanan proses penyaluran dana desa, pemerintah mengerahkan tenaga pendamping desa untuk menjadi fasilitator dalam pengembangan kapasitas dan pembedayaan masyarakat. Penyerapan tenaga pendamping desa tahun 2016 yaitu sebanyak 19.096 orang. Masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan). Hanya saja, karena anggaran negara yang terbatas untuk membiayai tenaga pendamping desa, satu orang tenaga pendamping desa harus mengampu 2 sampai 3 desa. Padahal idealnya, setidaknya satu desa didampingi oleh satu tenaga pendamping sehingga proses pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk bisa mandiri dalam perencanaan masih sangatlah lambat.

Another Lost Stories :  Masalah Politik Dan Kesehatan

Di sisi lain, negara tidak mungkin terus memfasilitasi tenaga pendamping desa dalam keberjalanan penyaluran dana desa ini. Selain itu, tidak hanya dibutuhkan keterampilan prosedural dalam melakukan pencairan dana desa namun masyarakat desa harus memiliki keterampilan substantif. Hal ini dikarenakan perumusan RPJM Desa dan peraturan APB Desa harus berdasarkan kesepakatan yang dicapai di dalam musyawarah desa. Untuk mencapai mufakat dalam musyawarah, masyarakat desa harus memiliki kemampuan dalam merumuskan isu dan persoalannya sendiri, sehingga RPJM Desa tersebut memuat perencanaan yang tepat dalam mengatasi sumber masalah di desa. Berdasarkan realitas yang terjadi dalam proses pengembangan komunitas, kegagalan pengembangan komunitas yaitu disebabkan oleh rendahnya kemampuan komunitas dalam mengenali masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu dilakukan evaluasi mengenai kebijakan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..