Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 9 : Ketentuan Peralihan Dan Penutup

Sesuai konsepsi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Penutup dibuat hanya jika dibutuhkan. Ia memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

Tujuannya adalah :

  1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  2. Memberikan kepastian hukum;
  3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Penutup adalah bab terakhir dari suatu Undang-Undang. Kalau tak ada bab, dibuat dalam pasal-pasal akhir. Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :

  1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  2. Nama singkat peraturan perundang-undangan;
  3. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
  4. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan dalam Undang-undang Desa antara lain termuat dalam Pasal 116 – 117 sebagai berikut :

Pasal 116

  1. Desa yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
  2. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa adat di wilayahnya.
  3. Penetapan Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
  4. Paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah Desa melakukan inventarisasi asset Desa.  

Penjelasan

Ayat 2 Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum undang-undang ini, yang diakui adalah Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya undang-undang ini diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menata kembali status Desa menjadi Desa atau Desa adat dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa.  

Another Lost Stories :  Hak Dan Kewajiban Desa

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 117 ini menegaskan dua hal penting berkaitan dengan penetapan Desa dan Desa adat. Pertama, penetapan Desa dan Desa adat oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan dalam tenggat waktu paling lama 15 Januari 2015. Ini berarti waktu satu tahun yang dimaksud sudah lewat.

Menjadi pertanyaan apakah setelah lewat waktu itu tak boleh lagi ada penetapan status Desa dan Desa adat? Dan apakah kabupaten/kota tidak lagi punya wewenang menetapkan Desa dan Desa adat setelah lewatnya jangka waktu itu? Kedua, sesuai penjelasan, tidak boleh ada penambahan jumlah Desa.

Pasal 118 mengatur masa transisi atau peralihan yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa yang ditentukan sebagai berikut :

  1. Masa jabatan Kepala Desa yang ada saat Undang-undang Desa disahkan tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
  2. Selanjutnya periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-undang Desa.
  3. Anggota BPD yang menjabat pada saat Undang-undang Desa disahkan tetap menjabat hingga masa jabatannya berakhir.
  4. Selanjutnya, periodisasi masa jabatan anggota BPD menyesuaikan Undang-undang Desa.
  5. Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
  6. Perangkat Desa yang bestatus PNS melaksanakan tugasnya sampai penempatan berikutnya ditetapkan, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Another Lost Stories :  Review : Swiss Belhotel Ambon

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 120

  • Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
  • Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan Penutup lainnya diatur dalam Pasal 122 yang menyebutkan ‘Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan’. Pada rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 15 Mei 2012, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menanggapi DPD menegaskan daya ikat Undang-undang Desa. Ia menegaskan,

“Demikian pula terhadap pandangan DPD RI mengenai tidak adanya penegasan dalam Rancangan Undang-undang tentang Desa bahwa seluruh instansi pemerintah, Kementerian, Kepolisian, TNI, lembaga-lembaga negara, lembaga peradilan, lembaga perbankan, pemerintah daerah, dan lain-lain, harus memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, baik mengenai institusi Desa maupun produk politik hukum Desa seperti Peraturan Desa, Pemerintah berpendapat bahwa suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua instansi dan masyarakat”.

Dalam konteks itulah pada bagian Ketentuan Penutup suatu Undang-Undang selalu disebutkan aturan mulai berlaku dan kewajiban mengundangkan. Kalimat akhirnya selalu menyebut “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Mengenai ketentuan transisional, penting untuk diperhatikan Angka 13 Penjelasan Umum Undang-undang Desa yang memuat ketentuan khusus. Dijelaskan bahwa khusus bagi provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, pemerintah daerah kabupaten/kota harus memerhatikan bukan hanya Undang-undang Desa tetapi juga Undang-undang khusus ketika menetapkan kebijakan pengaturan Desa. Undang-Undang khusus dimaksud adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008; dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Another Lost Stories :  Nasionalisme Bukan Sekedar Pakai Batik

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..