Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 8 : Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

Dalam suatu RUU, secara normatif harus tercantum tiga landasan atau pijakan yang termuat dalam konsiderans, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Adapun bagian konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

 

Menimbang :

  1. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945;
  2. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakana pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  3. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

 

Mengingat :

  • Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945.

Rancangan UU Desa adalah inisiatif pemerintah. Dalam penjelasan pertama mengenai RUU Desa di rapat DPR, pada 2 April 2012, pemerintah menjelaskan lima argumentasi yang melandasi penyusunan RUU Desa. Kelima argumentasi adalah sebagai berikut:

 

Argumen Historis

Sejak dahulu, Desa-Desa yang beragam di seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi pusat penghidupan masyarakat setempat, yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Masyarakat Desa memiliki kearifan lokal. Sebagian dari kearifan lokal itu mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya alam dan hubungan sosial. Pada hakekatnya kearifan lokal itu bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antarmanusia, dan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

 

Argumen Filosofis Konseptual

Pemerintah berpendapat Desa sebaiknya harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bangunan hukum Desa juga merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia, memiliki arti bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa. Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yang berkaitan dengan Desa, maka dasar hukum pengaturan Desa dibuat dengan undang-undang tersendiri. Pengaturan ini akan menentukan maju mundurnya Desa, yang berimplikasi pada maju mundurnya pemerintahan di atasnya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan.

Pemerintah percaya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih kuat jika ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal, yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Sebaliknya, jika selamanya Desa marjinal dan tergantung, justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI.

Another Lost Stories :  "Desa" Menurut Budiman Sudjatmiko

 

Argumen Yuridis

Pemerintah menjelaskan bahwa sebelum amandemen Undang Undang Dasar 1945, sudah ada pengaturan tentang Desa. Setelah amandemen, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, ada dua norma dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pengatuan Desa, yaitu

  1. norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7); dan
  2. norma dasar pemahaman konstitusi terhadap Desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B.

Dalam konteks Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, Pemerintahan Desa mempunyai satu kesatuan dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18B, makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa atau dengan sebutan lain yang beragam beserta hak-hak tradisionalnya.

Dalam proses pembahasan kedua pijakan yuridis konstitusional, Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) mendapat tempat. Penjelasan Umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen pengaturan desa atau dengan nama lain merujuk pada Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan, “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang”. Rumusan ini ditafsirkan pembentuk Undang-Undang bahwa UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sementara pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

 

Argumen Sosiologis

Paradigma pembangunan dari bawah (Desa) diyakini pemerintah menjadi salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Desa. Pengaturan tentang Desa dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik Desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa dan memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang.

Naskah Akademik menyebutkan, “Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena (itu) diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara”.

Another Lost Stories :  Dia Yang Mahir Dalam Revolusi

 

Argumen Psikopolitik

Dari pandangan psikopolitik, sejak kemerdekaan pengaturan tentang Desa telah mengalami bongkar pasang. Bongkar pasang peraturan ini menunjukkan sulitnya membangun kesepakatan politik dalam mendudukkan Desa sebagai subjek pembangunan berbasis pada potensi dan kearifan lokal serta memperkuat komitmen politik terhadap Desa agar Desa tidak menjadi ajang politisasi. Melalui UU Desa, pemerintah yakin Desa bisa menjadi lebih mandiri dan menjadi fondasi lokal yang kuat bagi NKRI.

Dalam penyampaian awal pandangan pemerintah mengenai RUU Desa, Menteri Dalam Gamawan Fauzi menjelaskan lebih lanjut,

“Undang-Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom-up)”.

Argumentasi Pemerintah itu kemudian diterjemahkan atau dielaborasi DPR ke dalam DIM RUU Desa, sebagaimana tertuang dalam bagian Konsideran ‘Mengingat’. Di sini ada tiga argumentasi yang dibangun, yaitu:

  1. Bahwa sesuai ketentuan UUD RI Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan huruf a, Pemerintah Pusat berkewajiban menata kembali pengaturan mengenai Desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

Dalam proses pembahasan DIM telah terjadi perubahan-perubahan redaksional berkat usulan dari sejumlah Fraksi. Dari sisi jumlah, Fraksi PPP mengusulkan pertimbangan ditambahkan menjadi lima poin.

Dari sisi substansi, ada juga usulan perubahan redaksional. Fraksi PDIP misalnya meminta agar dilakukan penyesuaian dengan peraturan pelaksanaan Pasal 18 B UUD 1945 yang sudah ada sebelumnya seperti Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fraksi PPP menginginkan agar UU Desa bisa mengakhiri ambiguitas antara Desa sebagai komunitas yang memiliki hak asal usul untuk mengatur urusan komunitasnya sendiri, dengan Desa sebagai unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di daerah.

Another Lost Stories :  Seri Content Marketing Tools : CONTENT ENRICHMENT TOOLS 2017

Penyempurnaan substansi konsiderans ‘Menimbang’ itu antara lain tampak pada huruf b, seperti tergambar berikut.

  • Rumusan Awal
Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan huruf a. Pemerintah pusat berkewajiban menata kembali pengaturan mengenai Desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintah sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang.
  • Usulan PDIP
Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa memiliki hak bawaan yang melekat pada sejarah asal usul Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang perlu dilindungi agar dalam perkembangannya tetap mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang.
  • Rumusan UU Desa
Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terlihat pada konsiderans menimbang dan mengingat UU Desa. Dari rumusan Konsiderans tampak ada pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tidak ada definisi yang jelas tentang hak asal usul dan hak tradisional. Hanya dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..