Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 7 : Dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke Klaster

Lazimnya, jika Rancangan Undang Undang (RUU) diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka yang menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) adalah Pemerintah. Sebaliknya jika RUU diusulkan oleh Pemerintah, yang membuat DIM adalah DPR. RUU tentang Desa adalah usul inisiatif Pemerintah.

Kajian yang dilakukan Pusat Studi Hukum Indonesia (PSHK) menemukan tiga alasan mengapa DIM yang sebetulnya hanya sebagai alat, berubah menjadi sarana penghambat pembentukan UU yang bertanggung jawab secara sosial (sosially responsible). Legislasi yang bertanggung jawab secara sosial dipahami sebagai legislasi yang dibentuk dengan memperhatikan konteks yang melingkupi masyarakat yang hendak diaturnya. Proses legislasi adalah proses pembentukan norma-norma baru yang akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kehidupan bermasyarakat.

Tiga alasan itu adalah,

  • pertama, DIM secara otomatis memecah substansi RUU menjadi masalah-masalah kecil sehingga membatasi pembahasan persoalan pada hal teknis rincian dan menutup peluang memperdebatkan kerangka pikir dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh RUU,
  • kedua, DIM sangat membatasi peluang pihak non-anggota Dewan untuk mempengaruhi arah dari RUU sebab sejak masukan atas DIM ditutup, maka sejak itu pula persoalan-persoalan yang hendak dibahas sudah tertutup,
  • ketiga, DIM cenderung mendorong perdebatan di antara anggota Dewan menjadi terpusat pada rincian perumusan norma pengaturan yang sangat menyita waktu dan energi. Seringkali hal yang remeh mendapat porsi besar dalam pembahasan. Misalnya perumusan kalimat. Rekomendasi PSHK atas masalah itu antara lain adalah melihat perbesaran isu.

Perbesaran isu mengandung arti pembentuk Undang-Undang fokus pada isu-isu besar tertentu yang menarik perhatian. Dalam keseharian sering disebut pembahasan RUU menggunakan sistem kluster (cluster). Dokumen DIM yang diperoleh dan digunakan untuk penulisan anotasi ini adalah DIM per Oktober 2012 yang diperoleh secara resmi dari Sekretariat Jenderal DPR. Jumlah inventarisasi masalah yang disebut dalam Rapat Kerja 12 Desember 2012 adalah 445 DIM, terdiri dari DIM yang tetap berjumlah 188, dan sisanya DIM yang dibahas di dalam Panitia Kerja (Panja).

Ketua Rapat, Drs H. Akhmad Muqowam, meminta sikap Pemerintah berkaitan dengan DIM tetap tersebut:

Another Lost Stories :  Dia Yang Mahir Dalam Revolusi

“Sesuai dengan hasil rapat kerja antara Pansus dan Pemerintah pada tanggal 2 April 2012, dalam mekanisme kerja Pansus RUU Desa disebutkan bahwa materi yang diusulkan tetap oleh fraksi-fraksi, maka langsung dimintakan persetujuannya oleh Pansus, dengan catatan persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali sepanjang mempunyai relevansi dengan materi muatan yang dibahas”.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan setuju dengan catatan kalau masih ada catatan dan tanggapan akan disesuaikan. Selain itu, rapat juga menyetujui 257 DIM yang diusulkan dihapus, diubah redaksionalnya, substansi diubah, atau pasalnya ditambah dan ayatnya ditambah.

Dalam Rapat Kerja 12 Desember 2012 terungkap bukan saja dibahas tentang persetujuan tentang DIM dan penetapan anggota Panja RUU Desa, tetapi juga usulan pembahasan RUU dengan pendekatan kluster. Usulan itu adalah hasil pembahasan rapat internal Pansus. Usulan ini sebenarnya tidak lepas dari pengantar yang disampaikan ketua rapat misalnya:

  • ada isu di luar bahwa Pansus RUU Desa sengaja “main waktu”,
  • ada tiga RUU pecahan UU No. 32 Tahun 2004 yang bersamaan dibahas dimana ketiganya harus linked,
  • sulit mencari waktu untuk rapat kerja, termasuk karena kesibukan Menteri Dalam Negeri.

Dari penjelasan Ketua Rapat Kerja, klaster yang diusulkan anggota DPR adalah:

  • Klaster 1 : Judul, Konsiderans, dan Ketentuan Umum;
  • Klaster 2 : penataan Desa, kewenangan Desa, hak dan kewajiban masyarakat dan Desa (Bab I sampai dengan Bab IV);
  • Klaster 3 : Pemerintahan Desa, pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Deda (BPD) dan musyawarah Desa (Bab V sampai dengan Bab VIII);
  • Klaster 4 : keuangan Desa, Badan Usaha Milik Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perDesaan, serta kerjasama Desa (Bab IX sampai dengan Bab XII);
  • Klaster 5 : Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat (Bab XIII);
  • Klaster 6 : Peraturan Desa (Bab XIV);
  • Klaster 7 : pembinaan dan pengawasan serta ketentuan tentang sanksi (Bab XV sampai dengan Bab XVI); dan
  • Klaster 8 : Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penuntup (Bab XVII sampai dengan Bab XVIII).
Another Lost Stories :  Download: Paparan Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tentang Dokter Layanan Primer (DLP)

Akhmad Muqowan selanjutnya menyatakan:

“Ini saya kira yang kami tawarkan. Kami dari Pansus sudah mencoba merancang sedemikian rupa, ya sungguh pun kita belum mendengarkan ada respon pemerintah terhadap DIM-DIM itu secara detil. Terhadap kluster ini, rapat intern tanggal 7 Desember yang lalu, kita sudah menyepakati. Karena itu, kami dari Pansus ingin memberikan kesepakatan kepada Pemerintah apakah pendekatan kluster yang kita lakukan itu dapat diterima di dalam rangka memudahkan pembahasan kita di dalam proses-proses pembahasan berikutnya?”

Pemerintah kemudian langsung menyetujui sistem kluster pada hari itu juga sebagaimana pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berikut :

“Menurut hemat kami, pendekatan kluster ini lebih baik, karena bisa lebih cepat pembahasannya dan lebih mudah dalam pembahasannya. Kemudian, dengan pengelompokan ini bisa sekaligus diharmonisasikan antara aspek-aspek yang terkait. Karena itu, pemerintah sudah mencoba juga mengelompokkan di sini dan setuju tawaran yang disampaikan oleh Pansus”.

Dalam Rapat Paripurna DPR 18 Desember 2013, Muqowam kembali menyampaikan proses pembahasan kluster tersebut sebagai laporan kepada peserta Rapat Paripurna:

“Pada tingkat Pansus telah dibahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan keputusan untuk dibahas lebih lanjut dalam Tim Perumus (Timus) melalui sistem kluster. Ketika proses pembahasan mulai dilakukan pada tingkat Panitia Kerja (Panja), Panja melakukan pembahasan terhadap setiap materi muatan yang terdapat pada setiap kluster. Sedangkan Timus dan Timsin menyelesaikan tugasnya berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Panja terhadap materi substansial dan redaksional yang telah dihasilkan dalam rapat”.

 

Another Lost Stories :  Dokter Layanan Primer, Pemborosan Untuk Cakupan Global

Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..

Banner IDwebhost