Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 6 : Pembahasan Di DPR

Pada 4 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan amanat presiden No. R-02/Pres/01/2012 yang menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Desa.

Ada banyak tanggal penting yang masuk kategori proses pembahasan RUU tentang Desa. Beberapa yang terekam dengan jelas berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh tim anotasi adalah sebagai berikut:

TANGGAL PROSES DAN KEGIATAN
4 Januari 2012 Presiden menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Men-PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Menkumham mewakili Pemerintah membahas RUU Desa.
28 Februari 2012 Pembentukan Pansus RUU Desa
2 April 2012 Pemerintah menyampaikan Keterangan Pemerintah dalam Raker dengan Pansus RUU Desa.
4 April 2012 Raker Pemerintah, DPR dan DPD
15 Mei 2012 Raker Pemerintah, DPR dan DPD
16 Mei 2012 Audiensi Pansus dengan pejabat sekretariat daerah dan Kepala Desa.
13 Juni 2012 RDPU dengan sejumlah pakar (Dr. Hanif Nurkholis, Prof. Sediono MP Tjondronegoro, Prof. Robert MZ Lawang, Dr. Dina Ardiyanti, Prof. Tri Ratnawati)
14 Juni 2012 RDPU dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ESDM
20 Juni 2012 RDPU dengan sejumlah tokoh dan lembaga, antara lain Sutoro Eko dan Arie Sudjito (IRE Yogyakarta), AAGN Ari Dwipayana, FPPD, ACCESS, Combine, dan sejumlah Kepala Desa.
27 Juni 2012 RDPU dengan pakar (SH Sarundajang, Ryaas Rasyid, Pratikno, Frenadin Adigustoro, Nandy Tendean)
28 Juni 2012 RDPU dengan pakar (Arya Hadi Darmawan, Prof. Erani Yustika, Otto Syamsudin Ishak, M. Amin Lasaba, dan Husni Muadz).
6 Juli 2012 Pansus melakukan studi banding ke China.
26 Agustus 2012 Pansus melakukan studi banding ke Brazil.
10 Oktober 2012 RDPU dengan Forwana, Pengurus Nasional Karang Taruna, Akad Jatim, IRE, dan Surya Research Center.
7 Desember 2012 Rapat intern Pansus menyetujui pendekatan kluster.
12 Desember 2012 Raker DPR, DPD, dan Pemerintah. DPR dan Pemerintah menyetujui pendekatan kluster.
30 September 2013 Rapat konsultasi Pimpinan DPR dan Fraksi dengan Pemerintah (Mendagri, Menkeu, wakil Bappenas).
11 Desember 2013 Rapat akhir/pandangan mini fraksi, laporan Panja ke Pansus, Pandangan mini DPD. Naskah RUU ditandatangani.
14 Desember 2013 Hearing dengan Tim Pokja pemerintah. Pada hari yang sama 150 orang anggota Persatuan Rakyat Desa Indonesia Jawa Tengah mendatangi Pansus dan diterima Ketua DPR Marzuki Ali.
18 Desember 2013 Laporan Ketua Pansus RUU Desa dalam Rapat Paripurna DPR dan Pendapat Akhir Pemerintah. Di luar kompleks Parlemen, ratusan Kepala Desa menggelar demo menuntut pengesahan RUU Desa menjadi Undang-Undang.
15 Januari 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Pada hari yang sama Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengundangkannya dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7.

 

Another Lost Stories :  Dokter Layanan Primer, Pemborosan Untuk Cakupan Global

Jika proses pembahasan dihitung dari terbitnya Amanat Presiden hingga tanggal pengundangan, berarti dibutuhkan waktu dua tahun untuk membahas RUU Desa. Tentu saja waktu dua tahun itu tidak maksimal digunakan karena ada masa reses dan libur nasional. Apalagi ada kesibukan wakil Pemerintah dan DPR mengingat pada saat yang sama harus dibahas RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (RUU Pilkada).

Selain DPR, pembahasan mengenai rancangan undang-undang tertentu juga melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini sesuai dengan amanat amandemen UUD 1945 Pasal 22D ayat (2) yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah…”

Pada pembahasan RUU Desa, sejak awal DPD sudah dilibatkan tetapi DPD sempat menyampaikan keberatan karena tidak dilibatkan dalam proses pembahasan terutama di lingkungan Tim Sinkronisasi Pansus. DPD menyatakan sikap berikut:

“Terkait dengan proses tersebut kami menyesalkan langkah tersebut karena justru sesuai keputusan rapat tanggal 23 Oktober 2013 usulan sesuai DIM DPD tentang perlunya pengaturan yang memberi kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan yang disebut Polmas atau nama lain diakomodir untuk menyelesaikan pertikaian antar warga”. (Pendapat mini DPD tanggal 11 Desember 2013)

Another Lost Stories :  Maafkan Kami Yang Merindukanmu

Pemerintah beranggapan proses pembahasan tak mudah seperti disampaikan dalam pendapat akhir pemerintah pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap RUU Desa tanggal 18 Desember 2013. Pemerintah menyebutkan:
“Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa, dinamika pembahasan yang berkembang antara Pemerintah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berjalan alot dan panjang. Hal ini menunjukkan kesungguhan segenap anggota Panja dan Pansus untuk mendengar aspirasi berbagai kalangan masyarakat”.

Pihak DPD dalam Pendapat Mini yang disampaikan pada 11 Desember 2013 menyebutkan pembahasan sebenarnya lancar walaupun ada proses dialogis yang panjang.
“Pembahasan RUU Desa ini berjalan relatif lancar sebagaimana telah direncanakan, hingga proses dialogis yang panjang menuju tercapainya konsensus politik yang luar biasa strategis bagi bangsa, negara, dan terutama masyarakat di daerah.

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..