Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 4 : Perkembangan Wacana di DPR

Kritik terhadap Undang-Undang lama juga disampaikan para anggota DPR saat memberikan tanggapan atas RUU Desa. Pendapat “mini DPD” misalnya menyebutkan bahwa selama lebih dari enam dekade, Indonesia mengalami kesulitan yang serius untuk mendudukkan Desa dalam pemerintahan dan pembangunan, termasuk kesulitan membentuk otonomi Desa dengan keragamannya. Secara khusus DPD menyinggung Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertahan sekitar 34 tahun dan telah berhasil menyeragamkan Desa dan pratek pemerintahan yang sangat otoriter terhadap masyarakat Desa sendiri. Undang-Undang tersebut oleh kebanyakan warga di luar Jawa dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang membunuh keragaman berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup di Nusantara, dan karena itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa berada di bawah kabupaten tidak koheren dan konkruen dengan nafas lain dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul’. Partai Demokrat berpendapat RUU Desa perlu dibahas untuk bisa menjadi payung hukum warga dan Pemerintahan Desa dalam mengelola dan memajukan Desa.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa ‘dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan Desa. Selain itu, desain kelembagaan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan Desa’.

Another Lost Stories :  Para Pahlawan Pada Mata Uang Rupiah Emisi 2016

Fraksi PKS secara khusus menyebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dilahirkan pemerintahan Orde Baru telah berhasil “menguniformisasi” sistem Pemerintahan Desa menjadi seragam seluruh Indonesia tanpa memberi ruang sama sekali kepada sistem pemerintahan berdasar pada adat. Dengan dua Undang-Undang itu sistem Desa adat tidak berlaku.

Fraksi Partai Gerinda menyatakan bahwa semua peraturan tentang pemerintahan daerah dan Desa yang dibuat sebelumnya “belum dapat merangkum segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang kian berkembang”.

Fraksi Partai Hanura bahkan turut mengkritik hasil amandemen, “pada masa Orde Baru, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan penyeragaman dengan model Desa administratif, yang bukan Desa otonom dan bukan Desa adat. Lebih memprihatinkan lagi, Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua malah menghilangkan istilah “Desa”. Meskipun kata “Desa” hilang, Fraksi Hanura tetap berpendapat amandemen konstitusi mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya menganut rekognisi itu, tetapi Desa ditempatkan hanya sebagai bagian atau subsistem dari pemerintahan kabupaten/kota.

Fraksi PPP berpendapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bukan merupakan bentuk apresiasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan Desa, tetapi telah menjadikan Desa menjadi bagian integral dari hegemoni rezim atau otoritarian dengan berbagai manifestasinya, baik melalui penyeragaman bentuk, sentralisasi maupun peniadaan partisipasi dan demokrasi.

Another Lost Stories :  Lost To Pariaman, West Sumatera : Undangan Pesta Adat Batagak Gala Penghulu, Bagian 2

Fraksi PKB menyatakan konsepsi dasar yang dianut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih lanjut tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, sehingga kewenangan Desa adalah kewenangan kota yang diserahkan kepada Desa.

Lalu apa artinya rekognisi terhadap otonomi Desa berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya?

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..