Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 3 : Desa Pada Era Reformasi

Pada era Pemerintahan BJ Habibie lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini adalah undang-undang terakhir yang didasarkan pada Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 sebelum pasal ini diamandemen.

Undang-undang Nomor Tahun 1999 menegaskan bahwa Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

Undang-undang NomorTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian memuat aturan tentang Desa dalam satu bab khusus yaitu pada Bab XI. Pada intinya menyatakan Pemerintahan Desa dibentuk dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk keuangan dilahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang yang lahir di tahun 2004 ini sudah merujuk pada UUD 1945 hasil amandemen.

Another Lost Stories :  Download: Buku Desa 4 "Kader Desa"

Menurut Hanif Nurcholis, di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, status Pemerintahan Desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat Desa. Desa disebut sebagai lembaga semi formal karena dibentuk negara melalui undang-undang dan mendapatkan dana dari negara. Tetapi Kepala Desa dan perangkatnya bukan official government atau civil servant sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bhenyamin Hossein memperlihatkan adanya kerancuan pemakaian istilah pemerintah daerah dan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Kerancuan itu justru bermula dari amandemen Undang Undang Dasar 1945. Bab VI Undang Undang Dasar 1945, bab yang menaungi ketentuan Pasal 18, tetap menggunakan istilah Pemerintah Daerah. Namun dalam penerbitan oleh Sekretariat Jenderal MPR judulnya berubah menjadi Pemerintahan Daerah. Penerbitan oleh instansi lain pun akhirnya mengikuti, padahal keduanya berbeda meskipun bertalian. Pemerintah daerah merujuk pada organ, sedangkan pemerintahan daerah merujuk pada fungsi. Istilah local government dapat merujuk pada organ atau fungsi.

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..