Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 2 : Desa Pada Era Orde Baru

Selama periode pemerintahan Orde Baru, lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada masa ini Desa tidak mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan, Desa diperlemah karena beberapa penghasilan dan hak ulayatnya diambil. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melakukan unifikasi bentuk-bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan cara melemahkan atau menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal. HAW Widjaja menyatakan apa yang terjadi, “demokrasi tidak lebih dari sekadar impian dan slogan dalam retorika pelipur lara”.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah memberikan “cek kosong” kepada masyarakat Desa, karena dalam undang-undang ini Desa tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom. Desa adalah unit administrasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah, yang “dikoordinasikan” oleh pemerintahan kecamatan. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal Desa adalah bawahan atau anak buah camat. Desa hanya mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Yando Zakaria menggambarkannnya sebagai upaya Orde Baru untuk meluluhlantakkan struktur masyarakat Desa yang berbasis kearifan lokal.

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..