Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia – Bagian 10 : Pengaturan Lebih Lanjut

UU Desa bukan saja mengakui semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang tidak bertentangan tetap berlaku, tetapi juga mendorong agar semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibaca dari Pasal 120 ayat (1) dan 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam konteks itu, pembentuk Undang-Undang memberikan amanat pada beberapa poin penting untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah (PP).

Pengaturan Pelaksanaan UU Desa Dalam Bentuk PP Dengan Isu :

  • Pasal 31 ayat (3) mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak
  • Pasal 40 ayat (4) mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa
  • Pasal 47 ayat (6) mengatur tentang Musyawarah Desa
  • Pasal 49 ayat (2) mengatur tentang Perangkat Desa yang akan jadi rujukan Perda
  • Pasal 53 ayat (4) mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa
  • Pasal 66 ayat (5) mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
  • Pasal 75 ayat (3) mengatur tentang Keuangan Desa
  • Pasal 77 ayat (3) mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
  • Pasal 79 ayat (5) mengatur tentang RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
  • Pasal 118 ayat (6) mengatur tentang Penempatan Perangkat Desa yang Berstatus PNS
Another Lost Stories :  Potensi Desa Di Pasar Teknologi Digital Indonesia

Dalam praktiknya, pemerintah tidak harus membuat satu persatu PP yang diamanatkan UU Desa tersebut. Pemerintah dapat menggabungkan beberapa isu ke dalam satu PP. Langkah inilah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 sudah diatur antara lain mengenai pembentukan dan penetapan Desa, kewenangan Desa, pemilihan dan masa jabatan Kepala Desa, musyawarah Desa, penghasilan perangkat Desa, peraturan Desa, keuangan dan kekayaan milik Desa, serta lembaga kemasyarakatan Desa. Ada juga PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Satu hal penting disepakati pembentuk Undang-undang adalah masa lahirnya PP dimaksud, sebagaimana terbaca dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,

“Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 201 Nomor 7 pada 15 Januari 2014, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara pada 3 Juni 2014. PP Nomor 60 Tahun 2014 diundangkan 21 Juli 2014. Artinya, batas waktu dua tahun belum terlewati.

Another Lost Stories :  #SaveTiangListrik

Dalam perkembangannya, peraturan pelaksanaan UU Desa terus dikeluarkan oleh instansi terkait. Kunci penting peraturan pelaksanaan itu adalah harmonisasi agar tidak saling tumpang tindih dan sulit diterapkan di lapangan.

 


Series tulisan “Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Negara Indonesia “

 

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..