Dewan Pengawas Rumah Sakit, Pro & Kontra Pembentukannya

Dewan Pengawas Rumah Sakit, Pro & Kontra Pembentukannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, BAB I Pasal 1 angka 2, Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non-struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non-teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas berfungsi untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada rumah sakit secara internal terkait dengan hal-hal non-teknis rumah sakit. Terlebih lagi bahwa Dewan pengawas memiliki posisi sebagai Governing Body dari pemilik rumah sakit, sehingga Dewan Pengawas wajib bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

 

Hospital Governance Framework

 

Pengaturan mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 ini seolah-olah mengharuskan kepada seluruh Rumah Sakit untuk membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit. Tetapi apabila ditelaah lebih lanjut pada Peraturan Menteri Kesehatan ini maka akan ditemukan “celah” yang dapat menjadi perdebatan pro dan kontra pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, BAB I Pasal 2 angka 2 dinyatakan dengan jelas bahwa Dewan Pengawas dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun tidak jelas peraturan perundang-undangan mana yang di maksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Another Lost Stories :  Karakteristik Rumah Sakit yang Baik

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 angka 2 Undang-undang 12 tahun 2011 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas harus memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan terkait Dewan Pengawas yang tercantum dalam Undang-undang 12 tahun 2011.

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 12 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 berisi mengenai Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian yang mengatur bahwa “Dewan Pengawas pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibentuk dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan”. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan Dewan Pengawas pada rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Pengawas yang dalam hal ini diatur dalam Permenkeu Nomor 09/PMK.02/2006 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.

Adanya ketidak jelasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 mengharuskan kita untuk melakukan interprestasi sistematis sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum adalah lex specialis derogat legi generalis dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Jadi, terkait dengan hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 dapat dikomparasikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.02/2006.

Another Lost Stories :  Master Plan Rumah Sakit

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum menyatakan bahwa :

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
  2. Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLU yang memiliki :
    1. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
    2. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum, mengadung frasa “dapat dibentuk”, hal ini mengandung makna bahwa pembentukan Dewan Pengawas tidak mutlak harus dilakukan seluruh BLU (Rumah Sakit BLU). Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) diatur lebih rinci bahwa pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan pada BLU (Rumah Sakit BLU) yang memiliki nilai omzet tahunan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliyar rupiah) dan/atau nilai asset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Jadi, bagi Rumah Sakit BLU yang memiliki nilai omzet tahunan kurang dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan asetnya kurang dari Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) TIDAK HARUS memiliki Dewan Pengawas.

Untuk jumlah anggota Dewan Pengawas, sesuai dengan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini ditentukan sebanyak 5 atau 3 orang, disesuaikan dengan nilai omzet dan nilai asset BLU, yaitu :

  1. Ditetapkan Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, untuk BLU yang :
    1. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
    2. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
  2. Ditetapkan Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) atau 3 (tiga) orang, untuk BLU yang :
    1. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau
    2. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Another Lost Stories :  Dokter Layanan Primer (DLP) Antara Kepentingan Politik dan Kebutuhan Masyarakat

Dari tulisan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah WAJIB bagi Seluruh Rumah Sakit. Namun terdapat pengecualian bagi Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, pembentukan Dewan Pengawas harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.02/2006 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut ada Badan Layanan Umum – dalam hal ini adalah “Rumah Sakit” – yang tidak diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada Rumah Sakit yang tidak membentuk Dewan Pengawas.

 

Another Lost Stories :

 


Subscribe for FREE Monthly eDigest

* indicates required

Please Leave Your Comment ..