bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

bastamanography.id

Tag: regulation

BREAKING NEWS : US Announces “NO VISA” Policy For Indonesia

  Washington, D.C. – The US Department of State today updated the number of qualified Visa Waiver Program (VWP) designated countries from 38 to 39. The 39th country to have enjoyed the privilege is Indonesia. Indonesia passport holders no longer require visas to travel to the United States. This takes the country from the list

Permasalahan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia dan Global

Menurut WHO (2011), terdapat beberapa isu permasalahan pada Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia yaitu : Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan

Pemerintah Ngotot Program DLP Berlanjut

Program Dokter Layanan Primer (DLP) dipastikan akan terus berlanjut meskipun mendapatkan tentangan keras dari para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan digandeng untuk menyempurnakan program tersebut. ”DLP sejatinya adalah dokter keluarga yang juga sudah dicitacitakan IDI sejak lama. Kemenkes akan menggandeng IDI untuk menyempurnakan pelaksanaan program studi DLP,” ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang

Aksi Damai Ikatan Dokter Indonesia 24 Oktober 2016

Berikut surat edaran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia perihal kegiatan Aksi Damai Ikatan Dokter Indonesia tentang “Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran Pro Rakyat” yang akan dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2016 secara serentak di seluruh Indonesia.

Etika Pembangunan Desa

Langkah-langkah perubahan sosial kehidupan Desa akan semakin kuat jika ada dukungan dan keterlibatan warganya. Tapi yang disebut pembangunan Desa itu akan memberi nilai manfaat jika menyatakan penanda yang jelas, atau mampu hasilkan keadilan sosial. Karena sepenting itu, maka tujuan dan langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa hendaknya diperjelas. Sedangkan soal keadilan sosial itu sendiri, adalah momentum

Paparan Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tentang Dokter Layanan Primer (DLP)

Setelah membaca telaahan Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha, MSc, Sp.GK, tentang program Dokter Layanan Primer pada postingan Program Studi Dokter Layanan Primer, Kebijakan Tidak Berbasis Bukti, silahkan download paparan beliau di bawah ini,

Program Studi Dokter Layanan Primer, Kebijakan Tidak Berbasis Bukti

Pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan publik harus berbasis bukti (Evidence Based Decision Making), tujuannya adalah agar keputusan yang diambil tepat, terutama di saat-saat situasi sulit. Harus dimulai dengan penilaian sistematik (critical appraisal) terhadap bukti yang ada dan berbahaya jika keputusan dibuat hanya berdasarkan asumsi saja, apalagi keputusan besar yang menyangkut masa depan bangsa dan Negara.

Menggugat Gelar Baru Setara Dokter Spesialis

”Bayangkan apa yang akan terjadi apabila seorang dokter umum di puskesmas, klinik, atau balai pengobatan menangani penyakit yang seharusnya ditangani dokter spesialis hanya karena dia sudah menjalani pendidikan pelayanan primer dan berstatus DLP. Kurikulum DLP itu bukan spesialis. Masyarakat yang akan menanggung risikonya,” ujar Dr. Mariya Mubarika, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten. Dia mengungkapkan,

Menyoal Dokter Layanan Primer

Saat ini Dokter Layanan Primer (DLP)  belum jelas maksud dan tujuannya. Hal ini akan membawa implikasi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaannya, “Apakah DLP akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, atau malah menambah ruwet lagi sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia?”  Dokter Layanan Primer atau Primary Care Physician, yakni seorang dokter generalis yang mengutamakan

Research : Evaluasi Mutu Layanan Kesehatan Tingkat Desa

Topik : Evaluasi Mutu Layanan Kesehatan Tingkat Desa Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Deskripsi : Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merubah tatanan pemerintahan dengan menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Apakah dengan lahirnya Undang-undang Desa tersebut memberikan perubahan atas kualitas