bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

bastamanography.id

Tag: eBook

Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer. SKDI pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). SKDI juga menjadi acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. SKDI memerlukan

Buku Desa 9 : Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan

Jaringan sosial (social network) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (social capital) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan

Buku Desa 8 : Ketahanan Masyarakat Desa

Pembangunan ketahanan masyarakat desa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup atau kemakmuran warga masyarakat desa. Dalam hal ini, yang dimaksud keberlangsungan hidup adalah kemampuan melakukan berbagai aktivitas oleh warga masyarakat desa, baik secara individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan materiil maupun imateriil secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan itu, ketahanan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pembangunan

Buku Desa 7 : Badan Usaha Milik Desa

Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa

Buku Desa 6 : Perencanaan Pembangunan Desa

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun,Kewenangan lokal berskala Desa

Buku Desa 5 : Desa Mandiri Desa Membangun

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki sinergi dengan Nawa Cita sebagai pandom kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi bekerjanya prakarsa-prakarsa lokal menuju desa mandiri. Maka dari itu langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” sebagaimana telah terstruktur dalam Undang-undang Desa dan Nawa Cita tersebut. Langkah sederhananya, pertama, mendorong

Buku Desa 4 : Kader Desa

Pasca terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan PP 43/2015) dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (selanjutnya disebut Permendesa 3/2015), pola pendampingan Desa mengalami perubahan paradigmatis. Dalam praksis kebijakan pemberdayaan masyarakat

Buku Desa 3 : Demokratisasi Desa

Proses demokratisasi Desa harus dilihat secara menyeluruh. Demokratisasi bukan semata-mata berlangsungnya prosedur demokratis, melainkan juga tumbuhnya nilai dan kultur demokratis di tengah masyarakat Desa. Tanpa memperhatikan berkembangnya nilai dan kultur demokratis di tingkat masyarakat, seluruh mekanisme demokrasi akan terjerat penting Pendampingan, baik oleh KPMD ataupun Pendamping Desa. Pendamping perlu membangun hubungan baik dengan seluruh unsur

Buku Desa 2 : Kepemimpinan Desa

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa Lama dengan Desa Baru berbeda. Desa lama mengunakan asas atau prinsip Desentralisasi-residualitas, artinya Desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaiatan dengan pengaturan Desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh Undang-undang Desa hadir

Buku Desa 1 : Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur