bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

bastamanography.id

Tag: download

Selamat Hari Dokter Nasional Indonesia 2016

Di usia 66 tahun Ikatan Dokter Indonesia sekaligus Hari Dokter Nasional Indonesia yang merupakan hari besar nasional, terasa berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada hari Dokter Nasional Indonesia kali ini kami, Dokter Indonesia, turun ke jalan melakukan aksi damai dengan turun ke jalan, menuntut reformasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan turunnya kami, Dokter

Aksi Damai Ikatan Dokter Indonesia 24 Oktober 2016

Berikut surat edaran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia perihal kegiatan Aksi Damai Ikatan Dokter Indonesia tentang “Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran Pro Rakyat” yang akan dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2016 secara serentak di seluruh Indonesia.

Paparan Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tentang Dokter Layanan Primer (DLP)

Setelah membaca telaahan Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. DR. Dr. A. Razak Thaha, MSc, Sp.GK, tentang program Dokter Layanan Primer pada postingan Program Studi Dokter Layanan Primer, Kebijakan Tidak Berbasis Bukti, silahkan download paparan beliau di bawah ini,

Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer. SKDI pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). SKDI juga menjadi acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. SKDI memerlukan

Buku Desa 9 : Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan

Jaringan sosial (social network) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (social capital) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan

Buku Desa 8 : Ketahanan Masyarakat Desa

Pembangunan ketahanan masyarakat desa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup atau kemakmuran warga masyarakat desa. Dalam hal ini, yang dimaksud keberlangsungan hidup adalah kemampuan melakukan berbagai aktivitas oleh warga masyarakat desa, baik secara individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan materiil maupun imateriil secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan itu, ketahanan masyarakat desa dilakukan melalui upaya pembangunan

Buku Desa 7 : Badan Usaha Milik Desa

Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pasca terbitnya UU Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa

Buku Desa 6 : Perencanaan Pembangunan Desa

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun,Kewenangan lokal berskala Desa

Buku Desa 5 : Desa Mandiri Desa Membangun

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki sinergi dengan Nawa Cita sebagai pandom kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi bekerjanya prakarsa-prakarsa lokal menuju desa mandiri. Maka dari itu langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” sebagaimana telah terstruktur dalam Undang-undang Desa dan Nawa Cita tersebut. Langkah sederhananya, pertama, mendorong

Buku Desa 4 : Kader Desa

Pasca terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan PP 43/2015) dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (selanjutnya disebut Permendesa 3/2015), pola pendampingan Desa mengalami perubahan paradigmatis. Dalam praksis kebijakan pemberdayaan masyarakat