bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (3)

MEDICINE
POLITIC
SOCIAL
SOCIOPOLITICA

….. sambungan dari Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (2)

Pada masa reformasi dimana kondisi negara yang mengalami krisis ekonomi besar dimana terjadi kenaikan harga berbagai komponen  barang termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak tersebut terhadap kehidupan warga negara. Dalam bidang pembiayaan kesehatan, kebijakan yang diambil adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak – Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (PKPS BBM – JPS BK) yang dimulai sejak tahun 1998 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu disemua fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Program ini dilakukan untuk meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat kecil dan tidak mampu terutama dalam bidang kesehatan terhadap dampak krisis ekonomi.

Pada masa reformasi, Indonesia mengalami krisis ekonomi besar pada kisaran tahun 1998 – 1999. Pemerintahan pada masa ini pernah mengalami masa-masa sulit dalam pembiayaan keuangan negara. Beban hutang luar negeri yang melonjak tajam sebagai akibat dari terpuruknya kondisi perekonomian negara membuat pemerintah mengambil berbagai maca kebijakan untuk mebiayai defisit keuangan negara. Pembiayaan kesehatan pada masa ini  juga mengalami masalah sebagai imbas terjadinya krisis ekonomi. Anggaran pemerintah di sektor kesehatan pada periode awal reformasi juga menurun.

Peran sektor swasta meningkat pada masa ini yang ditandai dengan  terus bertambahnya jumlah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan pemerintah lebih dititikberatkan pada program untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat, salah satu bentuknya adalah program JPS-BK. Partisipasi masyarakat pada masa ini cenderung stagnan karena imbas krisis ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kebijakan pembiayaan kesehatan. Bidang kesehatan sejak masa ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah pusat tetapi diserahkan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih banyak mengambil peran sebagi regulator dalam bidang kesehatan . Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai merata. Pada masa ini pemerintah sudah mulai mampu menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimulai sejak tahun 2004  mengambil kebijakan yang cenderung kontroversial dan imbasnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kebijakan Pengurangan subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM melonjak drastis menyebabkan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan. Kenaikan harga BBM cenderung selalu diikuti dengan kenaikan harga berbagai komponen bahan pokok dan kenaikan jasa termasuk didalamnya jasa pelayanan kesehatan terutama sektor swasta. Pemerintahan pada masa itu mengalihkan anggaran subsidi BBM ke sektor yang lebih penting yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang ikut mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lainnya yang diambil pemerintah pada masa ini adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena tujuan pengurangan dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin tidak tercapai karena banyak BLT yang diterima oleh warga yang tidak berhak.

Departemen Kesehatan pada tahun 2006 mengeluarkan konsep pembangunan kesehatan berkelanjutan yang kemudian dikenal sebagai Visi Indonesia Sehat 2010. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai visi tersebut dengan mensosialisasikan hingga ketingkat daerah. Kebijakan desentaralisasi yang direvisi kembali melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedikit menghambat berjalannya kebijakan Indonesia Sehat 2010. Konsepsi visi Indonesia Sehat 2010 pada prinsipnya menyiratkan pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigm yang secara nyata cukup bertentangan dengan prinsip desentarlisasi yang di atur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan daerah otonom dalam penentuan arah dan model pembangunan di wilayahnya masing-masing tanpa harus terikat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pada masa sekarang pembiayaan sektor kesehatan mulai menjadi prioritas pembangunan. Pembiayaan kesehatan pada masa ini  tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat, seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak menentukan perencanaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.  Partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehata yang bersumber masyarakat (UKBM) seperti posyandu dan kader kesehatan.  Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai merata seiring dengan bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mulai menjangkau daerah pedesaan di Indonesia. Pada masa ini pemerintah  sudah mulai mampu menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan dengan program Jamkesmas dan Jampersal. 

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini,

  • Pertama, kebijakan pembiayaan kesehatan sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan manusia Indonesia sejak zaman penjajahan hingga masa sekarang saat masa pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengalami fluktuatif baik dalam hal anggaran negara dalam APBN maupun bentuk kebijakan pembangunan kesehatan yang diaplikasikan di masyarakat.
  • Kedua, faktor poltik sangat kentara sekali kelihatan pengaruhnya dalam penetapan anggaran negara dalam APBN termasuk anggaran bidang kesehatan. Pengaruh politik juga terlihat dalam pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan yang diterapkan pada setiap masa kepemerintahan, seperti pada zaman orde baru dimana pemerintahan pada masa itu mengambil kebijakan berupa pembangunan puskesmas diseluruh Indonesia, kebijakan pada masa itu cenderung lebih terarah karena adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi pedoman dalam penetapan kebijakan pembanguan setiap lima tahun dalam PELITA.  Kebijakan pembiayaan kesehatan terus mengalami perubahan di setiap masa kepemerintahan yang dipengaruhi oleh siapa yang memimpin negara dan kekuatan DPR sebagai perumus anggaran belanja negara bersama pemerintah yang sangat berbeda saat masa orde baru dan orde reformasi. 
  • Ketiga, sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terdapat beberapa faktor penting dalam pembiayaan kesehatan yang mesti diperhatikan yaitu,
    1. besaran (kuantitas) anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan pemerintah maupun sumbangan sektor swasta;
    2. tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan (fungsionalisasi) dari anggaran yang ada, dimana di Indonesia, proporsi anggaran pembangunan kesehatan tidak pernah mencapai angka dua digit dibanding dengan total APBN/APBD. 

Dengan melaksanakan reformasi dan restrukturisasi pada salah satu determinan sistem kesehatan nasional tersebut (determinan ekonomi) secara bijaksana, di samping determinan politik dan budaya, pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia bukan lagi hanya mimpi tapi dapat menjadi kenyataan di masa-masa yang akan datang dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, memberikan jaminan terhadap risiko finansial (asuransi kesehatan), memberikan kesamaan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan bagi seluruh masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan.

Lalu bagaimanakah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo?

Leave Your Appreciation ..