bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (1)

MEDICINE
POLITIC
SOCIAL
SOCIOPOLITICA

Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Kesehatan sangat menunjang dalam aktivitas setiap manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya penduduk suatu bangsa yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya yang manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Pembiayaan kesehatan dalam suatu negara merupakan aspek penting yang sangat menunjang pencapaian  target  Indeks Pambangunan Manusia (Human Development Index / HDI). Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan kesehatan suatu negara, salah satunya adalah faktor politik. Suasana perpolitikan suatu negara dan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa ikut menentukan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.

Tulisan ini tentang bagaimana pola pembiayaan kesehatan di Indonesia dari masa penjajahan hingga  masa sekarang disertai pengaruh politik yang terjadi dan solusi pembiayaan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang dan tentang pentingnya pembiayaan kesehatan di Indonesia dan perubahan pola yang terjadi berhubungan dengan perubahan politik pemerintahan.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab mementukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk itu pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak hidup sehat setiap warga negaranya, tanggung jawab pemerintah termasuk didalamnya pembiayaan kesehatan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan literatur dan catatan sejarah, tidak bisa dihindari kenyataan bahwa sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dari waktu ke waktu cenderung mengikuti keinginan rezim pemerintahan yang berkuasa. Di saat Indonesia dipimpin dan dikuasai oleh pemimpin yang beranggapan bahwa kesehatan bukan merupakan faktor penting dalam pembangunan, kualitas hidup  dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks) tahun 2010 berada pada peringkat 108 dari 169 negara dan kembali menurun menjadi peringkat 124 dari 183 negara di tahun 2011 versi UNDP. HDI adalah ukuran keberhasilan suatu negara yang dinilai dari parameter pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan (Astaqauliyah : 2011).

Bergantinya tampuk kekuasaan pemerintahan selama beberapa dekade pemerintahan Indonesia tidak membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembiayaan kesehatan negara. Rendahnya anggaran negara yang diperuntukkan dalam bidang kesehatan dapat dinilai sebagai bentuk rendahnya penghargaan pemerintah akan pentingnya sektor kesehatan sebagai salah satu elemen pendukung dalam proses pembangunan manusia Indonesia. Bila hal ini terus diabaikan akan menimbulkan banyak masalah baru yang justru akan menguras keuangan negara yang lebih besar lagi. Belum adanya perencanaan kebijakan kesehatan yang tearah dari pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan setiap warga negara tercermin pada minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, masalah pola  pembiayaan kesehatan di Indoensia sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dan bagaimana hubungannya dengan pengaruh peta politik dari masa ke masa di Indonesia. Tulisan ini mencoba menjelaskan masalah tersebut mengingat ke depan masalah kesehatan cenderung akan menjadi prioritas di masa yang akan datang. Setidaknya ada beberapa alasan terkait dengan pentingnya masalah pembiayaan kesehatan :

  1. Sektor Kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia atau HDI (Human Development Indeks) ;
  2. semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang ikut berkontribusi pada semakin meningkatnya dana yang diperlukan dalam pembiayaan sektor kesehatan dalam pembangunan;
  3. adanya tuntutan demokratisasi dan bertambahnya jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu mengharuskan negara membuat kebijakan pembiayaan kesehatan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Konsep dan pendekatan kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Kesehatan sangat menunjang dalam aktivitas setiap manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya penduduk suatu bangsa yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya yang manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bawa pemerintah Indonesia bertanggungjawab penuh dalam pemenuhan hak hidup sehat setiap warga negara termasuk penduduk miskin dan tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah termasuk di dalamnya komponen pembiayaan kesehatan.

Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul Azwar : 2004). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pelaksana pelayanan kesehatan (provider) dan pengguna jasa pelayanan kesehatan. Bagi pelaksana upaya kesehatan terkait dengan besarnya dana penyelenggaraan upaya kesehatan, sedangkan dari sisi pengguna jasa layanan berhubungan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat suatu pelayanan kesehatan.

Dalam pembiayaan kesehatan suatu negara selalu mempertimbangkan keikutsetaan sektor swasta yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari sisi pemerintah, pembiayaan kesehatan dihitung pada besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi semua warga negaranya, pengeluaran dana oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak diperhitungkan sehingga total pembiayaan kesehatan Indonesia adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ditambah dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan untuk sektor swasta.

Menurut Azrul Azwar (2004), biaya kesehatan digolongkan menjadi biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya pelayanan kedokteran merupakan komponen biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan atau pemanfaatan pelayanan kedokteran dengan tujuan utama lebih ke arah pengobatan dan  pemulihan kesehatan (aspek kuratif dan rehabilitatif) dengan sumber pembiayaan dari sektor pemerintah dan swasta. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan utama lebih ke upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit (aspek promotiif dan rehabilitatif ) dengan sumber dana utama dari pemerintah.

Di berbagai negara, terdapat tiga model sistem pembiayaan kesehatan bagi warganya yang diberlakukan secara nasional yaitu model asuransi kesehatan sosial (Social Health Insurance), model asuransi kesehatan komersial atau privat (Commercial or Private Health Insurance) dan model terakhir yaitu Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health Services). Model asuransi kesehatan berkembang pertama kali di beberapa negara benua Eropa pada tahun 1882 dan kemudian menyebar ke benua Asia.

Kelebihan model ini adalah kemungkinan cakupan yang mencapai 100 persen jumlah penduduk dan tarif yang relatif rendah dalam pembiayaan kesehatan. Model asuransi komersial mulai berkembang di Amerika Serikat. Sistem ini tidak berhasil mencapai cakupan 100% penduduk sehingga Bank Dunia merekomendasikan pembaruan  sistem asuransi kesehatan.

Berdasarkan data Bank Dunia, Amerika Serikat  merupakan negara dengan pembiayaan kesehatan paling tinggi di dunia yang mencapai 13,7% dari GNP pada tahun 1997, sementara negara Jepang yang pembiayaan kesehatannya  hanya 7% dari GNP tetapi memiliki derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan tingginya usia harapan hidup penduduk Jepang yang mecapai 77,6 yahun untuk pria dan 84,3 tahun untuk wanita. (Fatmah Arianty : 2011)

Herman Willem Daendels

Sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-19. Pada tahun 1807 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendles pembiayaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu pernah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktik persalinan dengan tujuan penurunan angka kematian bayi yang sangat tinggi pada masa tersebut. Upaya tersebut tidak berlangsung lama karena terbatasnya dana dalam penyediaan tenaga pelatih kebidanan. Pada tahun 1930 upaya ini dilanjutkan kembali dengan mendata semua dukun bayi yang ada di Indonesia untuk diberikan pelatihan pertolongan persalinan.

Pada tahun 1851 didirikan Sekolah Dokter Java (sekarang menjadi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia) di Jakarta yang dikepalai oleh orang Belanda yang kemudian terkenal dengan nama STOVIA (School Tot Opleding Van Indische Arsten) untuk pendidikan dokter pribumi. Pada tahun 1913 juga didirikan sekolah dokter di Surabaya dengan nama NIAS (Nederland Indische Arsten School). Kedua sekolah dokter tersebut mempunyai peranan besar dalam pengembangan kesehatan masyarakat di Indonesia (Notoatmodjo : 2005).

STOVIA

 ….. bersambung ke Pola Pembiayaan Kesehatan Indonesia Dari Masa Ke Masa (2)

 

Leave Your Appreciation ..