bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

Kelemahan Regulasi Pembangunan Desa

DESA
SOCIOPOLITICA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memiliki dua pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang tidak ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa “kedua” pendekatan ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kedua pendekatan ini merupakan pendekatan baru yang tidak ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar kedua pendekatan ini diuraikan secara jelas sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

Pada Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, didefinisikan Pembangunan Desa adalah,

“upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu,

“meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

“Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”,

sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

  1. perencanaan pembangunan desa;
  2. pelaksanaan pembangunan desa;
  3. pengawasan dan peman- tauan pembangunan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Posisi Pembangunan Desa Di Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Belum Jelas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai pembangunan nasional, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konstruksi yang digunakan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah konstruksi desentralisasi, yang menempatkan Desa sebagai bagian dari kabupaten/kota, sehingga pengaturan di dalamnya hanya sampai di tingkat kabupaten/kota dan tidak secara spesifik mengatur Desa.

Pertanyaannya, bagaimana posisi pembangunan desa di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)? Apakah merupakan bagian dari SPPN?

Merujuk pada pendefinisian desa sebagai,

” . . . kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

maka desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga masuk di dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sayangnya, tidak ada pasal maupun penjelasan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga mengikuti ketentuan peraturan perundangan terkait, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ataupun penegasan sebaliknya, yaitu pembangunan Desa diatur tersendiri dan tidak terkait dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Tahapan Pembangunan Desa Tidak Standar

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat 2, menyebutkan bahwa “pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”. Sedangkan tahapan pembangunan di Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 8 terdiri dari:

  1. penyusunan rencana;
  2. penetapan rencana;
  3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
  4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahapan yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tahapan di dalam siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Akibatnya, di dalam pasal selanjutnya dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas masing-masing tahapan terlihat ada missing link karena tidak ada pasal yang menjelaskan tentang evaluasi. Sementara pasal yang mengatur tentang pengawasan berisi bagaimana hak warga memperoleh informasi pembangunan, melakukan pengawasan dan melakukan pengaduan.

Tahapan evaluasi merupakan satu rangkaian dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh internal pemerintah. Hasil dari evaluasi akan memberikan masukan atas proses perencanaan berikutnya. Sedangkan pengawasan adalah tindakan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah (eksternal). Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara evaluasi dengan pengawasan.

Hubungan Antara Musyawarah Desa dan Musyawarah Pembangunan Desa Belum Jelas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa” sedangkan pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa “Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk me- musyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Frasa “hal yang bersifat strategis” dijelaskan di Pasal 52 ayat (2) dan di point b disebutkan bahwa perencanaan Desa merupakan salah satunya. Ayat lainnya, yaitu Pasal 80 ayat 3 menyebutkan “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.”

Beberapa pertanyaan muncul terkait dengan pasal 80 ini, yaitu:

Pertama,

apakah Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang disebutkan di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sama dengan Muswarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahunnya, yang selama ini dipraktikkan sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini lahir?

Kedua,

bagaimana hubungan antara Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa? Apakah keduanya merupakan kegiatan yang berbeda satu sama lain ataukah ada keterkaitan antara penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan Musrenbang Desa?

Sayangnya, dalam norma maupun penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberikan gambaran bagaimana hubungan antara kedua kegiatan ini di dalam proses pembangunan Desa.

Mekanisme Hubungan Antara Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa Dengan Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Kabupaten/Kota Belum Jelas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa,

“Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pemba- ngunan Kabupaten/Kota”, sedangkan pada pasal 79 ayat 7 disebutkan “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota”.

Dari dua ayat ini, terlihat ada hubungan timbal balik antara perencanaan di tingkat Desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten. Sayangnya, dalam norma maupun penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberikan gambaran bagaimana hubungan antara keduanya.

Ketentuan Tentang “Masyarakat Desa “Masih Terlalu Umum”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 80 ayat (1) menyebutkan “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”. Penjelasan pasal ini adalah “cukup jelas” sehingga tidak ada keterangan lebih lanjut yang menjelaskan apa yang disebut dengan “masyarakat Desa”.

Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang dimaksud sebagai masyarakat Desa yang harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Desa?

Ada kecenderungan keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan bersifat terbatas pada yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan desa. Karena itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan tidak dilibatkannya kelompok seperti:

  1. kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan Kepala Desa;
  2. kelompok masyarakat yang ter-nomorduakan karena kultur, seperti perempuan;
  3. kelompok masyarakat miskin dan/atau kurang berpendidikan;
  4. kelompok profesi seperti nelayan, petani dan lain-lainnya;
  5. kelompok penyandang cacat, dan
  6. berbagai kelompok lain yang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam pembangunan Desa.

Terdapat Inkosistensi Jangka Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat (2) butir a menyebutkan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun”. Jangka waktu RPJM Desa selama 6 (enam) tahun ini memang sesuai dengan pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.

Namun, ada pertanyaan yang muncul mengenai hal ini, yaitu:

Pertama,

mengapa jangka waktu RPJM Desa ini berbeda dengan jangka waktu RPJM Nasional dan RPJM Daerah yang berdurasi 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam UU SPPN?

Kedua,

bagaimana proses hubungan timbal balik antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten jika durasi perencanaan pembangunan antara keduanya berbeda?

Tidak Ada Ketentuan Yang Mengatur Tentang Evaluasi Pembangunan Desa

Sebagaimana telah disebutkan terkait Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 yang menyebutkan bahwa “pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”, maka tidak ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai evaluasi pembangunan Desa. Sedangkan tahapan pembangunan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 8 terdiri dari: (i) penyusunan rencana; (ii) penetapan rencana; (iii) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (iv) evaluasi pelaksanaan rencana. Akibatnya, terlihat ada missing link karena tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang evaluasi, sehingga siklus manajemen secara umum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak bisa dibentuk secara utuh. 

Ketentuan Mengenai Penanganan Keluhan Berhenti Di Tingkat Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 82 ayat (3) menyebutkan bahwa “masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Namun, tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kesempatan masyarakat Desa untuk melaporkan keluhan di luar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

*disarikan dari berbagai sumber

Please Leave Your Appreciation ..

|   HOME   |   LOST STORIES   |   VLOG   |   LOST BOOKS   |   LOST MARKET   |   ABOUT ME   |   WORK WITH ME   |                                                                                                                                © 2016   bastamanography.id made with  for Indonesia  All rights reserved. | Privacy Policy | Disclaimer | T&C |