bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

Dokter Layanan Primer (DLP) Antara Kepentingan Politik dan Kebutuhan Masyarakat

MEDICINE
SOCIAPOLITICA

Dokter Layanan Primer (DLP) adalah produk politik. DLP lahir dari keputusan politik antara pemerintah dengan DPR. Perlukah campur tangan DPR ataupun Presiden untuk mengesahkan spesialis DLP/ setara spesialis? Campur tangan politik terhadap profesi kini semakin dalam. Hal ini akan menambah kekacauan bagi dunia kedokteran di Indonesia sekaligus dalam sistem pelayanan kesehatan secara nasional. Betapa tidak, akan ada STRATA BARU dalam profesi dokter di negeri ini yaitu Dokter Layanan Primer (DLP) yang terdapat dalam salah satu pasal dalam UU Pendidikan Dokter. Hal ini terjadi karena  profesi dokter, dan pendidikan kedokteran digiring  masuk dalam ranah politik. Sangat jelas karena UU itu sendiri adalah produk politik.

Intinya kelihatan bahwa pemerintah ingin menciptakan dokter yang super power. Dokter dengan berbagai kompetensi, dokter yang mengetahui  ilmu kedokteran sedikit melebihi “dokter umum”. Dokter DLP diciptakan untuk menjawab ekspektasi masyarakat akan pelayanan kedokteran yang bermutu jelas merupakan suatu justifikasi belaka. Karena tidak begitu jelas mengapa dikatakan bahwa dokter (dulunya disebut dokter umum) yang ada sekarang ini tidak cukup mampu memberikan pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer.

DLP dianggap nantinya memiliki kompetensi menangani berbagai penyakit yang selama ini tidak mampu ditangani oleh dokter umum di pelayanan kesehatan primer. DLP masih menjadi perdebatan antara pemerintah, masyarakat kedokteran dan mahasiswa. Pertama mengenai konsep DLP sebagai spesialis atau bukan. Terminologi Primary Care Physician akan benar sebagai spesialis apabila masuk dalam kelompok Dokter Keluarga (Family Physician). DLP adalah setara spesialis hanya akan menambah “anomali” dalam pendidikan dokter di Indonesia yang selama ini sudah banyak anomali dalam sistem pendidikan di negeri ini.

Kedua tentang wajib/tidaknya bagi dokter umum menjadi DLP. Ketiga tentang lama pendidikannya. Keempat bagaimana pembiayaannya. Kelima, lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan DLP. Keenam bagaimana standar pendidikan dan kompetensinya. Ketujuh kenapa harus DLP. Apa perbedaan antara DLP dengan dokter (dulunya disebut umum). Kedelapan siapa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi dokter DLP. Dan yang terakhir apakah lisensi (Surat Tanda Registrasi)  DLP sama dengan dokter umum?

Dokter DLP merupakan amanah UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. DLP mejadi perdebatan bahkan memicu konflik kepentingan secara vertikal dan horizontal. Pro dan kontra terjadi antara pemerintah dengan masyarakat kedokteran.

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah mengajukan Judicial Review pengujian materi UU No. 20 Tahun 2013 terkait DLP ke Mahkamah Konstitusi. Hasil keputusan Judicial review MK telah menetapkan bahwa DLP tidak ada yang bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa DLP harus dilaksanakan sebagai amanah undang-undang.

Sebagai produk politik, DLP lahir dari kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR. Lantas apakah DLP sebagai cabang ilmu baru dipaksakan lahir atas dasar keputusan politik? Dari aspek keilmuan, spesialis DLP belum diterima sebagai percabangan baru ilmu kedokteran. Para pakar pendidikan kedokteran mengatakan.DLP dapat diakui sebagai spesialis, jika terdapat sekurangnya 70 persen perbedaan dari cabang ilmu kedokteran lainnya. Perlu dilakukan kajian lebih dalam.

Pengesahan DLP sebagai spesialis tentu ada tatacara, prosedur atau mekanisme tersendiri. DLP sebagai spesialis tidak disahkan oleh DPR dan Presiden. Tetapi proses dan mekanismenya ada di organisasi profesi (IDI) dan kolegium sebagai pengampu ilmu.

Pro-kontra DLP masih terjadi. Dari 5 substansi RPP implementasi UU No. 20 / 2013 antara lain : FK/FKG, DLP, program internsip, dosen, dan etika profesi, pembahasan RPP DLP masih alot untuk mencapai kesepakatan. Menurut informasi, IDI telah walkout dari tim penyusun RPP DLP tersebut. IDI menarik diri dalam pembahasan RPP DLP selanjutnya.

Menurut Prof. I.O. Marsis Ketum PB IDI, dari 4 RPP yang lain  dapat dibuat secara terpisah dan disahkan lebih dahulu menjadi PP tanpa menunggu RPP DLP. Mengingat DLP masih terjadi pro-kontra, bilamana dipaksakan IDI tidak bertanggungjawab jika ada masalah di kemudian hari. Konsep DLP diyakini saat ini sudah menyimpang jauh dari konsep awal yang disepakati. IDI menerima DLP, tetapi harus sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tersiar berita bahwa beberapa konsep DLP telah disepakati antara lain; DLP “bukan spesialis”tetapi hanya “setara spesialis”. DLP bukan wajib tetapi hanya sebagai salah satu pilihan. Setara spesialis disini  tidak begitu jelas, walaupun tertera dalam undang-undang.  Dokter (dulunya disebut dokter umum) diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah dokter akan menjadi dokter spesialis, menjadi dokter DLP atau tetap sebagai dokter umum. Lantas di tengah masyarakat akan ada 2 kelompok dokter yang bekerja di tingkat pelayanan primer. Tentu saja akan berpotensi terjadinya konflik.

Konsep DLP di negara-negara maju sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Amerika misalnya; dokter layanan primer (primary care physician) terdiri dari beberapa spesialis seperi; spesialis anak (Pediatricians), penyakit dalam (Internists), dokter keluarga (Family practitioners) dan dokter kandungan (Obstetricians/gynecologists). Pasien akan ditangani oleh dokter sesuai dengan core competency-nya. Jadi yang berkerja di layanan primer adalah dokter dari bermacam-macam spesialis. Sementara di Indonesia, pelayanan primer seakan-akan hanya boleh dilakukan oleh dokter DLP. Pada kenyataannya saat ini sebagian besar dokter spesialis di Indonesia bekerja pada layanan primer baik di RS maupun praktik pribadi, kecuali pada RS pendidikan.

Terus mau dibawa kemana dokter umum kita sekarang ini yang jumlahnya 111.841 orang dokter (data dari sini tgl 13/7/2016 pukul 09:10 WIB). Dokter umum dapat menjadi dokter DLP dengan mengikuti pendidikan setara spesialis.  Syarat dan ketentuan diatur oleh pemerintah. Menjadi dokter umum atau menjadi dokter DLP adalah pilihan karena tidak ada pemaksaan.

Pemerintah jangan abaikan dokter umum. Melihat di pelayanan kesehatan primer akan ada dokter umum dan DLP. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama menjadi pengabdi dan pejuang kesehatan. Dokter DLP hanyalah dokter umum yang diberikan kewenangan tambahan karena kualifikasinya.

Kabarnya Kemenristekdikti dan Kemenkes akan membuka secara resmi Program Studi DLP pada 1 September 2016 mendatang. Program pendidikan DLP merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. 17 FK dengan akreditasi terbaik segera membuka Prodi DLP. Walaupun demikian,  beberapa FK  berbeda dalam menentukan lama masa studi. Menurut Informasi, FK UI menetapkan 3 tahun masa studi DLP, sementara FK lain menetapkan 2 tahun. Menurut beberapa pakar pendidikan kedokteran, kita belum dapat menentukan lama masa studi DLP. Karena saat ini belum ada kurikulumnya. Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP juga belum disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Prodi DLP akan dibuka di 17 FK terakreditasi terbaik. Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran menyatakan siap membuka Prodi DLP. Bahkan beberapa FK telah menyiapkan dosen pendidik dan pembimbing DLP. Calon dosen dikirim ke luar negeri untuk disiapkan jadi dosen DLP. Walaupun demikian, ada beberapa FK tersebut menolak membuka prodi DLP dengan berbagai alasan.

Mengenai pembiayaan, Kementerian Kesehatan siap menggelontorkan anggaran pendidikan DLP. Kemkes akan menanggung biaya hingga 15 tahun ke depan. Kenapa biaya dibebankan ke Kemkes bukan ke Kemenristekdikti? Pendidikan DLP menjadi domainnya Kemenristekdikti seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Mungkin pemerintah melihat siapa penggunanya. Dokter DLP akan bekerja di pelayanan kesehatan primer sehingga menjadi tanggungjawab Kemkes.

Kalau kita melihat ke belakang, DLP muncul karena dokter (dulunya disebut dokter umum) sering merujuk pasien ke spesialis. Rujukan tentu berimbas pada pembiayaan. Dengan adanya DLP sebagai “dokter setara spesialis” atau “dokter plus plus” akan mampu menangani pasien di unit pelayanan primer. Hal ini diperhitungkan dapat menghemat pengeluaran uang negara maupun uang dari masyarakat.

Produksi dokter kurang lebih  6800 orang dokter baru per tahun dan jumlah dokter umum saat ini 111.841 orang. Jika asumsi rata-rata biaya pendidikan DLP 70 juta rupiah, tentu negara akan sangat besar mengeluarkan biaya. Biaya akan ditanggung negara sampai 15 tahun ke depan. Perlu perhitungan cost effective dan cost benefit yang lebih adekuat.

DLP merupakan dokter yang diberikan kompetensi melebihi dokter umum, setara dokter spesialis. Jika kompetensi dokter umum mampu menangani 144 penyakit, maka dokter DLP mempunyai kompetensi menangani 155 penyakit. Sehingga masyarakat diharapkan cukup ditangani oleh dokter DLP di unit pelayanan kesehatan primer. Dokter DLP diharapkan mumpuni menangani berbagai penyakit dan masalah kesehatan di garis depan.

Tentu saja dokter DLP menjadi harapan besar bagi masyarakat. Tetapi potensi berbagai permasalahan perlu disikapi dengan bijak.

Pertama; terkait kompetensi DLP. Akan banyak tumpang tindih dengan dokter umum dan juga dengan dokter spesialis. Bahkan kalau dicermati kompetensi dokter DLP sulit dibedakan dengan dokter umum saat ini. Baik dokter umum maupun DLP sama-sama memiliki 7 area kompetensi yang sama. Hanya pada DLP ada penambahan muatan ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat. Hal ini juga akan tumpang tindih dengan kompetensi dokter keluarga (family medicine/practicioner), dan dengan ahli kesehatan masyarakat (public health) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Menurut Prof. I.O. Marsis, sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Tahun 2012,  dokter umum memiliki kompetensi 144 penyakit, kompetensi DLP hanya perlu penambahan 11 kompetensi penyakit menjadi 155. Jadi tidak perlu pendidikan formal setara spesialis selama 2-3 tahun. DLP hanya merupakan dokter umum yang diberikan kualifikasi tambahan saja.

Silahkan dilihat persamaan dan perbedaan kompetensi dokter umum dengan DLP di link ini.

Kedua; dokter  DLP ini masuk ke perhimpunan apa dan kolegium apa. Hal ini terkait dengan penerbitan Sertifikat Kompetensi yang menjadi syarat penerbitan STR dan SIP. Potensi conflict of interest sangat besar, terutama dengan Kolegium Dokter Indonesia.

Ketiga; Pembentukan kolegium baru dan percabangan ilmu kedokteran baru bukan kewenangan pemerintah dan DPR. Pengesahan tersebut tentu melalui mekanisme dan kewenangan organisasi profesi dan para kolegium sebagai pengampu ilmu kedokteran. Akan sangat bijak, jika pemerintah tidak terlalu dalam mengatur ranah internal profesi.

Pemerintah berada di policy level sebagai pengambil dan penentu kebijakan nasional. Sebagai masyarakat kedokteran, IDI / Kolegium adalah Non Government Organization (NGO) telah menjadi mitra pemerintah. Fungsi check and balancesjustu berjalan baik karena ada masyarakat kedokteran. IDI sebagai organisasi profesi yang diakui pemerintah (sesuai UU No. 29/2004) menjadi menjadi salah satu pilar kebijakan pemerintah. IDI harus terus mengawal dan memberikan masukan, sehingga DLP dapat diterima oleh semua masyarakat kedokteran dan seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi permasalahan DLP antara lain :

  • Pertama : segera menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi DLP. Kedua standar tersebut harus disahkan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Segera susun  kurikulum dan modul pembelajaran.
  • Kedua : pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dan memaksakan diri. Hardware dan software harus disiapkan dengan sangat baik dan matang. Jika tidak, masyarakat yang akan dirugikan.
  • Ketiga : pemerintah harus mengajak seluruh pilar kebijakan termasuk masyarakat kedokteran (IDI/Kolegium) untuk duduk bersama secara arif menyusun kebijakan DLP.
  • Keempat : menyerahkan mekanisme pencabangan ilmu kedokteran kepada kolegium kedokteran dan IDI.
  • Kelima : stop politisasi terhadap profesi dokter, pendidikan dan percabangan ilmu kedokteran.

DLP akan menjadi keluarga baru. Mau tidak mau atau suka tidak suka DLP harus jalan terus karena amanah dari Undang-Undang. Keputusan MK  sudah final dan mengikat. Sebuah keputusan politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. DLP diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat akan pelayanan kedokteran yang lebih baik, namun harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

*sumber : SuburWidodoDipoSandiwirya | Kompasiana

Leave Your Appreciation ..