bastamanography.id

just another lost stories from another lost journey

Asas Pengaturan Desa

DESA
SOCIOPOLITICA

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian besarnya mengatur tentang pemerintahan daerah, maka secara spesifik tidak mencantumkan asas pengaturan Desa, selain hanya mencantumkan asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, asas pengaturan desa merupakan klausul baru dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun tidak berada pada bab tersendiri tentang Asas tetapi menjadi bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum.

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan desa memiliki 13 prinsip yang mesti dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam memberikan pengaturan Desa. Prinsip-prinsip pengaturan desa lebih dikedepankan agar dapat tercapai tujuan dari lahirnya Undang-undang ini.

Tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3, Pengaturan Desa berasaskan:

  1. rekognisi;
  2. subsidiaritas;
  3. keberagaman;
  4. kebersamaan;
  5. kegotongroyongan;
  6. kekeluargaan;
  7. musyawarah;
  8. demokrasi;
  9. kemandirian;
  10. partisipasi;
  11. kesetaraan;
  12. pemberdayaan; dan
  13. keberlanjutan.

Adapun penjelasan terhadap Asas pengaturan dalam Undang-undang ini adalah:

  1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
  2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
  3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
  5. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
  6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
  7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
  8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
  9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
  10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
  11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
  12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
  13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Meskipun secara eksplisit pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mensyaratkan pencantuman asas pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk, namun secara prinsip, asas merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah peraturan atau perundang-undangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti dari asas salah satunya adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sebagaimana makna katanya, maka asas dalam Undang-undang adalah sesuatu yang dijadikan dasar pijakan dalam mengimplementasikan Undang-undang tersebut.

Mengacu pada 13 asas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut jelas memperlihatkan bahwa tidak ada satupun pencantuman tentang asas tugas pembantuan, desentralisasi atau dekonsentrasi dari pemerintah pusat atau daerah. Seluruh asas yang dicantumkan, sepenuhnya murni mencerminkan kemandirian desa. Dengan acuan asas ini, maka dalam implementasinya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semestinya menempatkan desa pada posisi yang mandiri dan bertumpu pada proses demokrasi lokal tanpa intervensi oleh siapapun, termasuk peme- rintahan di atasnya.

*disarikan dari berbagai sumber

Another Lost Stories ..


Leave Your Appreciation ..

|   HOME   |   LOST STORIES   |   VLOG   |   LOST BOOKS   |   LOST MARKET   |   ABOUT ME   |   WORK WITH ME   |                                             made with for Indonesia                                             © 2016   bastamanography.id  All rights reserved. CC BY-NC-SA 4.0 | Privacy Policy | Disclaimer | T&C |